Indramayu, Sergaptarget.com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu melalui Satpol PP dan Damkar berencana mengembalikan uang koin yang sebelumnya diserahkan oleh Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI).
Uang tersebut diberikan pada Senin, 6 April 2025, sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan fasilitas umum di Alun-alun Indramayu yang terjadi saat aksi demonstrasi pada Kamis (2/4/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Pol PP dan Damkar Indramayu, Asep Afandy menjelaskan, secara aturan, pemerintah daerah tidak dapat menerima uang koin tersebut. Menurutnya, yang diharapkan dari pihak terkait adalah bentuk tanggung jawab moral atau upaya perbaikan fasilitas yang rusak.
Mungkin ini hanya persoalan komunikasi, tetapi kami melihat ada niat baik dan rasa tanggung jawab KOMPI terhadap Kabupaten Indramayu,” lagi pula nilainya belum tentu 100 juta ujarnya.
Asep menambahkan, saat uang koin tersebut diserahkan dan diletakkan di Pendopo Bupati, kondisi itu dinilai kurang pantas secara visual. Berdasarkan kesepakatan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), uang tersebut kemudian diamankan dan disimpan oleh Satpol PP dan Damkar.
“Saat ini kami masih menunggu komunikasi lanjutan dengan pihak KOMPI melalui kepolisian atau instansi terkait. Karena uang koin berada di kami, nanti akan langsung kami serahkan kembali jika waktunya sudah ditentukan,” jelasnya.
sebelumnya telah diberitakan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, didampingi Sekda Aep Surahman, menemui perwakilan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di Pendopo Indramayu, Senin (6/4/2026).
Saat perwakilan KOMPI menyerahkan koin sebagai bentuk tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum (fasum) akibat aksi unjuk rasa di Alun-alun Pendopo Indramayu beberapa hari lalu.
Namun, Bupati Lucky menolak penyerahan koin tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah meminta ganti rugi dalam bentuk uang dan “Penyerahan koin itu hak KOMPI. Yang kami harapkan adalah perbaikan fasilitas umum yang telah dirusak,” tegas Lucky di hadapan perwakilan KOMPI yang dipimpin Ketua KOMPI H Darsam, didampingi Sekjen H Labib dan koordinator lapangan, Hatta.
Suasana sempat memanas ketika bupati mempertanyakan sikap KOMPI yang selama ini menolak program Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak nila di wilayah Pantura, namun belum pernah mengajukan audiensi resmi. “Saya minta dijawab dengan jujur, apakah KOMPI pernah mengajukan audiensi? Karena sampai saat ini belum ada surat yang masuk Lucky.
(Nana. S)
