Berita Terkini

Telah Lahir Bikers Journalist Indonesia Resmi Terbentuk di Cirebon Luar Biasa

Kabupaten Cirebon, Jumat (3/4/2026) — Organisasi Bikers Journalist Indonesia (BJI) resmi terbentuk dalam sebuah acara yang digelar di Kabupa...

Postingan Populer

Jumat, 03 April 2026

Telah Lahir Bikers Journalist Indonesia Resmi Terbentuk di Cirebon Luar Biasa





Kabupaten Cirebon, Jumat (3/4/2026) — Organisasi Bikers Journalist Indonesia (BJI) resmi terbentuk dalam sebuah acara yang digelar di Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut diawali dengan halal bihalal pasca Hari Raya Idul Fitri, yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan makan bersama serta ramah tamah antar peserta. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk membentuk kepengurusan organisasi, termasuk penetapan struktur inti dan bidang-bidang pendukung.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BJI, Arief Yolando, dalam sambutannya menyampaikan bahwa organisasi ini hadir sebagai wadah untuk menghimpun para jurnalis agar memiliki kesamaan visi dan misi.

"Di sini kita menghimpun wartawan agar berada dalam satu visi dan misi, serta dapat saling bersinergi dalam menjalankan tugas jurnalistik," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal BJI, Arif Prihatin, menambahkan bahwa organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme serta mempererat solidaritas antar jurnalis di berbagai daerah.

"BJI diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang positif serta mampu memperkuat peran jurnalis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang," ungkapnya.

Adapun struktur organisasi Bikers Journalist Indonesia (BJI) Cirebon Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
BIKERS JOURNALIST INDONESIA (BJI) CIREBON 2026**

**Dewan Penasehat:**

1. M. Nolly Alamsyah
2. M. Alif Santosa, SH
3. Zeki Mulyadi
4. Koharrudin, SH

**Penasehat Hukum:**

1. Aditya, SH, MH
2. Jacky, SH, MH
3. Adv. Abdul Rohman, SH
4. Sunan Bendung, SH

**Ketua Umum:** Arief Yolando
**Wakil Ketua I:** Wawan Gunawan
**Wakil Ketua II:** Piryanto
**Sekretaris:** Arif Prihatin, Niko Andri Lesmana
**Bendahara:** Firda, Sugiarto

**Bidang Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata:** Hedi, Suhendi
**Bidang Keagamaan:** M. Ali
**Bidang Kesehatan dan Olahraga:** Riko
**Bidang OKK:** Hadi, Jui,Moh Hasyirul Falah
**Bidang Humas dan Sosial:** Agustinar, Didi, Jakaria
**Bidang Advokasi Hukum:** Hakim Noor, ST, SH, Hendry Hidayat, SH
**Bidang Ekonomi, Akomodasi, dan Logistik:** H. Samsudin
**Bidang Publikasi dan Dokumentasi:** Palguna, Gunawan, Topik

Dengan terbentuknya kepengurusan ini, diharapkan Bikers Journalist Indonesia dapat menjadi wadah yang solid bagi para jurnalis, khususnya dalam mengembangkan profesionalisme serta memperluas jaringan di bidang otomotif dan komunitas bikers di Indonesia.

Dugaan Peredaran Obat Terlarang di Anjatan Jadi Sorotan, Penegakan Hukum Dipertanyakan



Indramayu – Dugaan peredaran obat-obatan golongan tertentu (tipe G) dan sejenisnya disebut-sebut terjadi di wilayah Jl. Cilandak (Pintu Air), Dusun Sawah Indah RT 05 / RW 01, Desa Anjatan, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, pada Jum'at, (27/03/2026).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran obat tipe G tersebut bukan hal baru. Sejumlah warga sekitar mengaku heran karena dugaan praktik itu disebut telah berlangsung cukup lama namun belum tersentuh penindakan hukum secara nyata.

Salah satu warga, yang enggan disebutkan namanya, sempat melontarkan dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas tersebut.

"Ang kaya e sih ana kang bekingin," ujarnya dalam bahasa daerah, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti adanya dugaan pihak yang melindungi atau membekingi.

Bahkan salah satu warga Dusun Sawah Indah 05/01 pun angkat bicara meski tampak terlihat takut-takut, Ang gage diberantas, kita e beli wani laporan e (terjemahan bahasa Indonesia (Bang cepat di berantas, aku gak berani lapornya)).

Kondisi ini pun memicu keresahan di tengah masyarakat. Warga khawatir, jika dibiarkan berlarut-larut, peredaran obat-obatan tersebut dapat merambah ke kalangan generasi muda dan berdampak buruk terhadap masa depan mereka.

klik dibawah ini untuk mengetahui lokasinya


Masyarakat berharap adanya perhatian serius dari pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Indramayu serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nama Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, turut disebut oleh warga agar dapat turun langsung melihat kondisi di lapangan, bersama Bupati Indramayu, guna memastikan kebenaran informasi sekaligus mengambil langkah tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Selain itu, warga juga meminta aparat penegak hukum dan instansi kesehatan untuk segera melakukan penyelidikan mendalam. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keamanan lingkungan serta mencegah meluasnya penyalahgunaan obat-obatan yang peredarannya dibatasi.

Perlu diketahui, peredaran obat keras tanpa izin atau tidak sesuai ketentuan merupakan pelanggaran hukum serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dapat dikenakan sanksi pidana.

Ancaman hukuman bagi pelanggar tidak main-main, yakni pidana penjara hingga 15 tahun serta denda miliaran rupiah, tergantung pada jenis pelanggaran dan tingkat kesalahannya.

Dengan adanya laporan ke beberapa awak media dan keresahan warga ini, diharapkan pihak berwenang dapat segera mengambil langkah konkret demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari peredaran obat-obatan terlarang.

(Tim Wartawan Bersatu)



Babinsa Dampingi Pengerjaan Pembangunan KDKMP di Kelurahan Sangkrah

Surakarta - Dalam rangka mendukung pembangunan fasilitas masyarakat, kegiatan pembangunan KDKMP dilaksanakan di Kelurahan Sangkrah Kec. Pasar Kliwon ,Jumat (3/4/2026).
 
Kegiatan tersebut turut didampingi oleh Sertu Eko selaku Babinsa Kelurahan Sangkrah Koramil 05 Pasar Kliwon Kodim Surakarta yang hadir langsung untuk memberikan semangat sekaligus memastikan proses pembangunan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. 

Sertu Eko menyampaikan bahwa kehadiran Babinsa di tengah-tengah masyarakat merupakan bentuk dukungan TNI dalam membantu percepatan pembangunan di wilayah binaan. Selain itu, keterlibatan Babinsa juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.
 
"Melalui kegiatan ini, kami berharap pembangunan KDKMP dapat segera selesai dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga," ujarnya.
 
Warga setempat juga tampak antusias dan bergotong royong dalam proses pemasangan keramik tersebut. Kebersamaan antara aparat dan masyarakat menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.
 
Dengan adanya pembangunan KDKMP ini, diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi warga Desa Sedayu, khususnya dalam mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Penulis : Arda 72

Demi Terciptanya Keamanan Wilayah Piket Koramil 02/Banjarsari Laksanakan Patroli Malam Bersama Linmas

Surakarta - Piket Koramil 02/Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Serka Supadmo melaksanakan kegiatan Patroli malam di wilayah Kecamatan Banjarsari, Jum'at (03/04/2026).

Kegiatan Patroli malam ini rutin dilaksanakan oleh Piket Koramil 02/Bjs  guna mencegah tindakan - tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Tujuan Patroli tersebut untuk mengecek keadaan wilayah  dan menjaga keamanan di wilayah Kecamatan Banjarsari."tegas Serka Supadmo disela-sela kegiatan patroli.

"Adapun tempat -tempat yg di patroli adalah ,obyek vital,tempat -tempat yg menjadi pusat keramaian masyarakat yg ada di wilayah kecamatan Banjarsari."ujarnya.

"Kegiatan patroli disamping  menjaga keamanan di wilayah, juga sebagai sarana sambang warga."imbuhnya.

(Arda 72)

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Warga Binaan Lapas Pasir Pangarayan Ikuti Ibadah Online Jumat Agung


Pasir Pengaraian - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan mengikuti kegiatan Ibadah Online Jumat Agung Tahun 2026 yang diselenggarakan secara nasional melalui aplikasi Zoom, Jumat (3/4/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh warga binaan Nasrani Lapas Pasir Pangarayan dan dilaksanakan di Gereja Lapas dengan tetap didampingi oleh petugas. Pelaksanaan ibadah berlangsung dengan tertib dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Lapas.

Ibadah ini merupakan bagian dari program pembinaan kepribadian bagi warga binaan, khususnya dalam pemenuhan hak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kegiatan dilaksanakan secara terpusat dan diikuti oleh Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik dan Giatja), Sunu Istiqomah Danu, yang mewakili Kepala Lapas Pasir Pangarayan, Efendi Parlindungan Purba, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepribadian yang rutin difasilitasi oleh Lapas.

"Melalui kegiatan ini, warga binaan dapat mengikuti ibadah secara bersama-sama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kami berupaya memberikan fasilitasi agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penguatan spiritual bagi warga binaan selama menjalani masa pembinaan.

Selama kegiatan berlangsung, petugas melakukan pendampingan guna memastikan situasi tetap aman dan tertib.

Pemdes Legok Laksakan Acara Adat Mapag Tamba Yang Penuh Nilai Spiritual






Indramayu, Sergaptarget. com Dalam upaya melestarikan budaya warisan leluhur, Pemerintah Desa (Pemdes) Legok kembali menggelar tradisi Mapag Tamba yang ke-5 di tahun 2026, yang sarat akan nilai spiritual dan kearifan lokal.

Kegiatan ini berlangsung khidmat dengan diikuti oleh warga dari berbagai kalangan.

Tradisi Mapag Tamba merupakan ritual adat yang rutin dilaksanakan sebagai bentuk doa bersama untuk memohon keselamatan, kesehatan, serta perlindungan dari berbagai marabahaya.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas nikmat yang telah diberikan.

Kuwu Desa Legok, Arih Jahari menyampaikan bahwa pelaksanaan Mapag Tamba tidak hanya sekadar menjaga tradisi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat nilai keimanan dan kebersamaan masyarakat.

"Tradisi ini adalah warisan leluhur yang harus kita jaga bersama. Selain sebagai ikhtiar batin, juga sebagai bentuk rasa syukur dan harapan agar warga Desa Legok selalu diberikan keselamatan," ujarnya.

Prosesi ritual diisi dengan doa bersama, penyajian sesaji, serta rangkaian adat lainnya yang memiliki makna filosofis mendalam.

Warga mengikuti setiap tahapan dengan penuh kekhusyukan, mencerminkan tingginya penghormatan terhadap budaya lokal.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat tali silaturahmi antarwarga.

Kebersamaan yang tercipta selama pelaksanaan tradisi menunjukkan kuatnya nilai gotong royong yang masih terjaga di tengah masyarakat.

Salah satu tokoh masyarakat, Kasma menuturkan bahwa Mapag Tamba memiliki makna penting sebagai upaya menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam dan Sang Pencipta.

"Melalui tradisi ini, kita diingatkan untuk selalu hidup selaras dengan alam serta menjaga nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan," katanya.

Dengan terus digelarnya tradisi Mapag Tamba, Pemdes Legok berharap budaya lokal tetap lestari dan mampu diwariskan kepada generasi muda, sekaligus menjadi identitas desa yang kuat di tengah perkembangan zaman. 

(Nana. S)

Hatta Kordum Unjuk Rasa KOMPI Minta Maaf Dan Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Fasilitas Umum Di Alun Alun





Indramayu, Sergaptarget.com Koordinator Umum (Kordum) massa aksi Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), Hatta, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kerusakan fasilitas umum yang terjadi dalam aksi unjuk rasa di Alun-alun Indramayu, Kamis (2/4/2026).

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap proyek revitalisasi tambak di wilayah pesisir Indramayu.

Dalam pernyataannya, Hatta mengakui bahwa aksi yang semula berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat berujung pada kerusakan sejumlah fasilitas publik, khususnya di kawasan Alun-alun Indramayu.

Ia menegaskan, sebagai koordinator lapangan, dirinya siap bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut.

"Saya atas nama kordum aksi hari ini meminta maaf sebesar-besarnya atas kerusakan fasilitas umum yang terjadi," ujar Hatta pada postingan vidionya di akun facebook Hatta Bintang.

Menurut Hatta, kericuhan dipicu oleh kekecewaan massa yang merasa tidak mendapat respons dari Bupati Indramayu, Lucky Hakim.

Ia menyebut, upaya untuk bertemu dengan kepala daerah telah dilakukan beberapa kali, namun tidak membuahkan hasil hingga puncaknya pada hari aksi.

"Massa kecewa karena tidak ditemui. Bahkan disampaikan bahwa bupati berada di Subang," katanya.

Namun demikian, Hatta mengklaim bahwa berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Bupati Indramayu saat itu berada di dalam pendopo dan tengah menerima perwakilan kelompok lain.

Hal ini, lanjut dia, semakin memicu emosi massa di lapangan. Meski demikian, ia tetap menegaskan bahwa tindakan perusakan tidak dapat dibenarkan dan menjadi tanggung jawabnya sebagai koordinator aksi.

Selain menyampaikan permohonan maaf, Hatta juga menegaskan tuntutan utama massa KOMPI.

Ia meminta Bupati Indramayu untuk mencabut penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Perikanan terkait proyek revitalisasi tambak.

Massa juga mendesak agar program revitalisasi tersebut dibatalkan karena dinilai merugikan para petambak lokal.

"Jika saya dituntut atas kejadian ini, saya siap. Namun kami juga menuntut Bupati Indramayu, Saudara Lucky Hakim, untuk mencabut MoU dengan Kementerian Perikanan dan membatalkan revitalisasi tambak di Indramayu," ucap Hatta. 

(Nana. S)

Kamis, 02 April 2026

Re: Aksi unjuk rasa KOMPI Di Depan Pendopo Indramayu Berujung Anarkis    



Pada Jum, 3 Apr 2026 10.07, Edi Babil <edibabil06@gmail.com> menulis:

 
 


 Indramayu, Sergaptarget.com Unjuk Rasa Yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di depan kantor Bupati Indramayu pada Kamis (2/3) berakhir ricuh dan anarkis. Sejumlah fasilitas umum yang berada di  alun-alun Indramayu mengalami kerusakan parah akibat tindakan pengunjuk rasa yang merasa kecewa karena tidak dapat menghubungi Bupati Indramayu, Lucky Hakim.

Peristiwa tersebut bermula ketika ratusan anggota KOMPI berkumpul di depan kantor Bupati Indramayu sejak pagi hari dengan membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka. Tuntutan utama dari kelompok ini adalah penolakan terhadap proyek revitalisasi tambak di wilayah Pantura Indramayu yang dianggap akan merugikan kepentingan masyarakat pesisir.

Meskipun telah menunggu cukup lama, pengunjuk rasa tidak ditemui langsung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim.Karena kesal ahirnya mereka melakukan tindakan anarkis dengan merusak fasilitas umum yang ada di alun alun Indramayu. 

Para pengunjuk rasa  merusak sejumlah fasilitas umum yang ada di sekitar lokasi, seperti lampu jalan, bangku taman, dan pagar pembatas di area alun-alun.

Akibat fasilitas umum yang rusak setelah aksi unjuk rasa Kompi
Suasana menjadi semakin tegang hingga pihak kepolisian harus turun tangan untuk mengamankan situasi dan mencegah kerusakan yang lebih luas lagi. 

Ketua aksi KOMPI, H. Darsam dalam keterangannya menyatakan  merasa sangat kecewa atas ketidakhadiran Bupati Lucky Hakim. "Kami sudah berusaha menyampaikan aspirasi kami secara damai, namun kami tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bupati.

Tuntutan kami jelas, kami menolak proyek revitalisasi tambak di Pantura Indramayu karena kami khawatir akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir dan mata pencaharian kami," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu belum dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan terkait peristiwa tersebut maupun mengenai tuntutan yang disampaikan oleh KOMPI.

Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut dan akan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Masyarakat sekitar lokasi juga mengungkapkan kekhawatiran  atas kerusakan fasilitas umum yang terjadi. LMereka berharap agar kedua pihak dapat menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang konstruktif dan tidak lagi menggunakan cara-cara anarkis yang bukan hanya akan merugikan diri sendiri tapi juga banyak pihak pungkasnya. 

(Nana.  S)

Aksi unjuk rasa KOMPI Di Depan Pendopo Indramayu Berujung Anarkis    


 
 


 Indramayu, Sergaptarget.com Unjuk Rasa Yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di depan kantor Bupati Indramayu pada Kamis (2/3) berakhir ricuh dan anarkis. Sejumlah fasilitas umum yang berada di  alun-alun Indramayu mengalami kerusakan parah akibat tindakan pengunjuk rasa yang merasa kecewa karena tidak dapat menghubungi Bupati Indramayu, Lucky Hakim.

Peristiwa tersebut bermula ketika ratusan anggota KOMPI berkumpul di depan kantor Bupati Indramayu sejak pagi hari dengan membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka. Tuntutan utama dari kelompok ini adalah penolakan terhadap proyek revitalisasi tambak di wilayah Pantura Indramayu yang dianggap akan merugikan kepentingan masyarakat pesisir.

Meskipun telah menunggu cukup lama, pengunjuk rasa tidak ditemui langsung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim.Karena kesal ahirnya mereka melakukan tindakan anarkis dengan merusak fasilitas umum yang ada di alun alun Indramayu. 

Para pengunjuk rasa  merusak sejumlah fasilitas umum yang ada di sekitar lokasi, seperti lampu jalan, bangku taman, dan pagar pembatas di area alun-alun.

Akibat fasilitas umum yang rusak setelah aksi unjuk rasa Kompi
Suasana menjadi semakin tegang hingga pihak kepolisian harus turun tangan untuk mengamankan situasi dan mencegah kerusakan yang lebih luas lagi. 

Ketua aksi KOMPI, H. Darsam dalam keterangannya menyatakan  merasa sangat kecewa atas ketidakhadiran Bupati Lucky Hakim. "Kami sudah berusaha menyampaikan aspirasi kami secara damai, namun kami tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bupati.

Tuntutan kami jelas, kami menolak proyek revitalisasi tambak di Pantura Indramayu karena kami khawatir akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir dan mata pencaharian kami," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu belum dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan terkait peristiwa tersebut maupun mengenai tuntutan yang disampaikan oleh KOMPI.

Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut dan akan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Masyarakat sekitar lokasi juga mengungkapkan kekhawatiran  atas kerusakan fasilitas umum yang terjadi. LMereka berharap agar kedua pihak dapat menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang konstruktif dan tidak lagi menggunakan cara-cara anarkis yang bukan hanya akan merugikan diri sendiri tapi juga banyak pihak pungkasnya. 

(Nana.  S)

Bupati Lantik Pejabat Eselon di Rohul: Posisi Sekda Rohul Sementara Akan Ditunjuk PLH


​Rohul – Dinamika roda pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kembali bergulir. Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, secara resmi memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pengawas di Aula Lantai Tiga Kantor Bupati Rohul, Kamis (2/4/2026).



​Prosesi ini turut disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini, serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohul.
​Sorotan utama dalam pelantikan kali ini tertuju pada sosok Muhammad Zaki, S.STP, M.Si. Beliau yang sebelumnya menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul, kini dipercaya mengemban amanah baru sebagai Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Sekretariat Daerah Rokan Hulu.
​Mutasi ini didasarkan pada Keputusan Bupati tertanggal 30 Maret 2026 Nomor: KPTS. 100.3.3.2.

​Selain posisi Sekda, perombakan juga menyentuh level pengawas. Nasiruddin, SS, yang sebelumnya menjabat Kepala UPTD Pengelolaan Air Bersih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), kini resmi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja. Pelantikan Nasiruddin didasarkan pada Keputusan Bupati tanggal 2 April 2026 Nomor: KPTS. 100.3.3.2.
​Pasca pergeseran Muhammad Zaki ke posisi Staf Ahli, kursi Sekretaris Daerah untuk sementara waktu akan mengalami kekosongan pejabat definitif. Guna memastikan administrasi pemerintahan tetap berjalan lancar, Bupati Anton berencana menunjuk Pejabat Pelaksana Harian (Plh) dalam waktu dekat. (Kominfo/jk).