Berita Terkini

LAPAS PASIR PANGARAYAN DUKUNG SEMINAR NASIONAL ANTI KORUPSI DI UPP

Pasir Pengaraian — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan yang diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Denny Rio Sandy...

Postingan Populer

Kamis, 08 Juni 2023

Kapolres Majalengka dan kapolsek Kadipaten Mengiringi Kegiatan Kirab Budaya dan Pawai Pembangunan



Majalengka, Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto,S.I.K Dan kapolsek Kadipaten AKP, Jaja gardaja SH. menghadiri Kegiatan Kirab Budaya dan Pawai Pembangunan Dalam rangka Pekan Olahraga dan Seni Antar Daerah Perbatasan (Porsenitas) X Kunci Bersama serta memperingati dan memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Majalengka ke 533 Tahun 2023, yang bertempat di GGM Kabupaten Majalengka, Pada Kamis (8/6/2023).

Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dr.H.C.H.M.Ridwan Kamil,S.T.,M.UD, Bupati Majalengka Dr.H.Karna Sobahi,M.MPd beserta Forkopimda, para Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota dari 10 Kabupaten/Kota dan tamu undangan lainnya.

Sebelumnya Rombongan Gubernur Jabar bersama rombongan bertolak dari Pendopo Kabupaten Majalengka menuju GGM Kabupaten Majalengka dengan menggunakan mobil willis .

Kegiatan Kirab Budaya Kapolsek Kadipaten AKP, Jaja gardaja ikut dan Pawai Mengunakan delman bersama istri nya Keling,, sekitar Jalan pendopo. 

Kapolsek Kadipaten AKP, Jaja gardaja SH. dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan ini juga termasuk kedalam melestarikan kekayaan budaya yang ada di bangsa kita, ungkapnya. 



((Rahmat)) 

Bahaya, Badan Keamanan Laut Sampaikan Penangkapan Ikan Ilegal Tidak Hanya Sekedar Mencari Ikan






Jakarta,, Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkapkan  bahwa TOC atau Transnational Organized Crime adalah hal yang paling berbahaya (Most Dangerous) dan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU) atau penangkapan ikan ilegal, tidak terlaporkan dan tidak diregulasi adalah hal yang paling mungkin/sering (Most Likely) terjadi di perairan Indonesia. Namun seringkali IUU tidak murni hanya penangkapan ikan tapi juga disertai dengan tindak kejahatan lainya seperti perbudakan, penipuan,  perusakan lingkungan, penyelundupan, overfishing dan konflik, hal ini tentunya sangat berbahaya. Terlebih lagi kasus tertinggi yang terjadi diperairan Indonesia adalah IUU diikuti oleh kasus penyelundupan. 

Pernyataan ini disampaikan oleh Laksda Bakamla Bambang Irawan, S.E., M.Tr., Deputi Operasi dan Latihan (Opslat) Bakamla pada acara talkshow di @america, Jakarta, Kamis (08/06/2023). 

Pemahamanan tentang penangkapan ikan illegal selama ini masih diartikan secara sempit yang pada kenyataanya kegiatan ini ternyata tidak selalu murni penangkapan ikan melainkan disertai beberapa pelanggaran hukum lainnya yang bahkan dikategorikan sebagai TOC. Gangguan kemanan ini menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya Bakamla tetapi semua stakeholder yang terlibat untuk dapat menghentikan aksi IUU ini yang juga berdampak pada pangan (konsumsi dan permintaan pasar), turisme (penghidupan masyarakat pesisir terganggu/tersingkir, polusi), pelaku industri perikanan (persaingan) dan kecendrungan melanggar peraturan (kelemahan sistem mikro maupun makro, kolusi, korupsi dan politik luar negeri).

Adapun faktor pendorong dari IUU adalah pengawasan pelabuhan yang lemah dan rumit, Pengawasan di laut yang lemah, sulit dan mahal serta kerentanan masyarakat pesisir. Faktor pendorong ini disampaikan oleh Dinna Prapto Raharja, Ph.D. , Associate Professor Hubungan Internasional di Universitas Bina Nusantara.

Untuk mengantisipasi hal tersebut saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah melakukan beberapa Langkah yaitu pembentukan Command Center yang terpadu dengan Integrated maritime intelligence platform sehingga dapat memantau seluruh pergerakan kapal yang berada diperairan Indonesia. KKP dalam hal ini juga memberlakukan apa yang disebut dengan kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota dengan tujuan untuk mewujudkan legal, regulated and reported fishing di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stok ikan dan meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap ekonomi nasional. Jelas Dr. Anastasia R.T.D. Kuswardani, Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa juga bertanggung jawab menjaga tidak hanya kedaulatan wilayah melainkan juga berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia termasuk sumberdaya alam yang terkandung didalamnya dan memastikan bahwa semua kekayaan alam bangsa Indonesia digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Sumber;Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Arm Suhendro Oktosatrio


(Rahmat) 

Dandim 1416/Muna Letkol Inf Gilles R.B Hogendorp, S.I.P, Pimpin Sertijab Dua Danramil di Aula Makodim Muna



Muna--Kodim 1416/Muna hari ini menggelar kegiatan Laporan Korps Sertijab Danramil yakni Danramil 1416-03/Tongkuno serta Danramil 1416-05/Maligano, yang dipimpin lagsung oleh Komandan Kodim 1416/Muna Letkol Inf Gilles R.B Hogendorp, S.I.P, bertempat di Aula Makodim Muna Jln Gatot Subroto Kel. Sidodadi Kec. Batalaiworu Kab. Muna Kamis (8/6/2023).


Dalam sambutannya Dandim Muna Letkol Inf Gilles R.B Hogendorp, S.I.P mengatakan Apresiasi dan ucapan selamat diberikan kepada para Perwira peserta sertijab. Tidak hanya itu, guna mensukseskan pelaksanaan tugas baik itu tugas, baik tugas – tugas satuan maupun mendukung program pemerintah".

"Lebih lanjut Dandim mengatakan Pergantian jabatan merupakan integral dari dinamika internal Satuan Angkatan Darat khususnya Kodim 1416/Muna untuk kepentingan personil yang bersangkutan maupun penyegaran organisasi, Oleh karena itu setiap pergantian pejabat harus dipandang sebagai suatu perwujudan meningkatkan kinerja satuan atau akumulasi untuk meningkatkan etos kerja setiap personel yang mengawaki,dengan demikian tugas fungsi dan peran satuan ini dapat diemban dengan sebaik baiknya.

" Atas nama Komando dan selaku pribadi, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para perwira dan istri yang hari ini melaksanakan serah terima jabatan,"ujarnya.


" Kepada Perwira yang menempati jabatan baru dan juga semuanya, mari kita bersama-sama bergandengan tangan melakukan yang terbaik, senantiasa jaga dan tingkatkan hubungan yang harmonis dengan seluruh komponen baik Polri, Pemda serta unsur terkait lainnya dalam rangka menyukseskan tugas pokok dan program – program pemerintah, " 

Dalam acara ini, ditandai dengan penandatanganan naskah serah terima jabatan Danramil  dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan Ketua Persit KCK Ranting di jajaran Kodim 1416/Muna serta laporan resmi dan diakhiri pemberian ucapan selamat dan foto bersama.


Adapun para Perwira Kodim 1416/Muna yang melakukan serah terah jabatan diantaranya Lettu Inf Hamid semula menjabat Danramil 1416-05/Maligano berganti menjabat sebagai Danramil 1416-03/Tongkuno, sedangkan Lettu Inf Haeruddin semula menjabat Danramil 1416-03/Tongkuno berganti menjabat sebagai Danramil 1416-05/Maligano.



(Bambang.S)

Koarmada III Menerima Kunjungan Kerja Tim Setjen Dewan Ketahanan Nasional RI



Sorong Papua Barat Daya - Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III) Laksamana Muda TNI Rachmad Jayadi, yang diwakili  Kepala Staf Koarmada III  Laksamana Pertama TNI  Rudhi Aviantara IH, S.E., M.Si, M.Tr (Han) menerima Kunjungan Kerja Tim Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia  bertempat di Lobi Mako Koarmada III yang dilanjutkan dengan paparan dan diskusi di Ruang Rapat Pangkoarmada III, Mako Koarmada III, Katapop Kabupaten Sorong Papua Barat Daya.Kamis (08/06/23).

Adapun kunjungan kerja Tim Setjen Wantanas RI ke Koarmada III, dipimpin Brigjen TNI Rudy Adrianto.S.E., M.S.D.S. untuk pengumpulan data di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan  Provinsi Papua Barat Daya, dalam rangka perumusan kebijakan kerawanan keamanan nasional di daerah tertentu.

Dalam sambutan Pangkoarmada III yang dibacakan Kepala Staf Koarmada III, disampaikan bahwa kunjungan kerja Tim Setjen Wantannas RI akan dapat melihat secara langsung bagaimana peran TNI dalam resolusi konflik yang terjadi di Papua, dan diharapkan dengan kunjungan kerja ini dapat membawa manfaat sekaligus berguna bagi penyelesaian konflik Papua secara damai dalam rangka Ketahanan Nasional.

Lebih lanjut Pangkoarmada III mengucapkan selamat datang kepada Tim Setjen Wantanas RI di Markas  Komando Armada III, dan hal ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi Koarmada III, karena dapat secara langsung bertatap muka dan berdialog dengan Tim Setjen Wantannas RI,"ujar Pangkoarmada III.

Pada kesempatan tersebut, para Asisten Pangkoarmada III memaparkan setiap bidang tugasnya diantaranya adalah Tugas Pokok Koarmada III, wilayah kerja Koarmada III, situasi Papua, operasi dan program yang dilaksanakan oleh Koarmada III, dengan harapan penjelasan paparan tersebut dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, khususnya di bidang ketahanan nasional.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut yaitu Inspektur Koarmada III Laksamana Pertama TNI  Achman Santoso, dan Pejabat Utama Koarmada III.

(Bambang.S)

Kabaintelkam Polri Silaturahmi Bersama Para Tokoh Ulama dan Kiai se-Kabupaten Cirebon



Kabaintelkam Polri KOMJEN POL. DRS. WAHYU WIDADA, M.PHIL, melaksanakan kunjungan kerja di Mapolresta Cirebon, Kamis (8/6/2023). Kapolresta Cirebon KOMBES POL. ARIF BUDIMAN, S.I.K.,M.H., Wakapolresta Cirebon AKBP DEDY DARMAWANSYAH N, S.I.K., S.H., M.H., dan PJU serta sejumlah Personel Polresta Cirebon, turut menyambut kedatangannya.

Dalam kunjungan kerja yang didampingi Dirkamsus Baintelkam Polri BRIGJEN POL. DJATI WIYOTO ABADHY, S.I.K., juga digelar Silaturahmi Bersama Para Tokoh Ulama dan Kiai se-Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut dihadiri 300 tokoh agama, kiai, dan ulama se-Kabupaten Cirebon.

Kegiatan tersebut terkandung maksud untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkokoh kesatuan dan soliditas dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon.

Kasi Humas Polresta Cirebon, IPTU Rusdwianto, mengatakan, dalam kegiatan silaturahmi tersebut Kabaintelkam Polri KOMJEN POL. DRS. WAHYU WIDADA, M.PHIL, menitipkan pesan ke para ulama untuk tetap bersinergi dan membantu pemerintah beserta Polri untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Bapak Kabaintelkam Polri KOMJEN POL. DRS. WAHYU WIDADA, M.PHIL, juga berpesan kepada para ulama untuk saling menjaga satu sama lain, guna menghindari hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia," ujarnya.


(Bambang.S) 

Patut Diduga Pihak Biro Hukum Pemprov Kalbar Tidak Patuh Hukum Dengan Keputusan Pengadilan




Pontianak Kalbar,  Pemantau  Keuangan Negara kembali melakukan eksekusi berkas di kantor Gubernur persis  di ruangan biro hukum Pemprov  Kalimantan Barat pada hari kamis  08/06/2023, Namun pihak  pemerintah Kalimantan Barat SEKDA mengabaikan putusan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum untuk memberikan dokumen kepada pihak PKN yang langsung di hadiri ketua umum Patar Sihotang SH MH.

Dalam pengambilan berkas Eksekusi yang terjadi pada hari ini tadi sekitar jam 9,30 wib berlangsung alot dan ada ketegangan di antara pihak SEKDA dan PKN hingga sampai terjadi beradu mulut sampai membawa bawa suku dan daerah yang di ucapkan oleh kasi hukum SEKDA Kalimantan Barat kepada pihak PKN ujar salah satu ketua PKN   Pontianak bapak juladri SH.

Sekelas biro hukum SEKDA Kalimantan barat ,Suharto SH MH tidak sewajarnya berkelakuan yang tidak menyenangkan kepada pihak PKN.Ketua umum PKN Patar Sihotang SH MH akan menempuh jalur hukum dengan tidak diberikan nya dokumen eksekusi yang telah berkekuatan hukum dan putusan Mahkamah Agung ujar ketua umum PKN.bapak patar Sihotang SH MH

Terpisah salah satu anggota PKN bapak Nasrun yang di tugas kan oleh ketua umum pemantau keuangan negara (PKN) untuk mengambil Poto atau video dukumentasi sewaktu di acara exsekusi data di ruangan biro hukum pemprov Kalbar.

Namun sangat di sayangkan kelakuan bapak Suharto memerintah kan oknum anggota satpol PP untuk menghapus Poto dan video di dalam henpon milik bapak nasrun.angota PKN yang di tugas kan oleh ketua umum PKN Bapak patar Sihotang SH MH. 


(Babang.S) 

Dankoopssus TNI : TNI Siap Atasi Aksi Terorisme Mulai Dari Penangkalan, Penindakan, Sampai Dengan Pemulihan

 




(Puspen TNI). Kita semua menyadari, bahwa dalam mengatasi aksi terorisme TNI harus siap mulai dari penangkalan, penindakan, sampai dengan pemulihan aksi terorisme act of war tersebut.

Demikian amanat Komandan Komando Operasi Khusus (Dankoopssus) TNI Mayjen TNI Joko P. Putranto, M.Sc. yang dibacakan Wadan Koopssus TNI Brigjen TNI (Mar) Supriyono, S.E., M.M. saat membuka Latihan Aksi Khusus Koopssus TNI Semester I TA 2023, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/6/2023).

Menurut Dankoopssus TNI, aksi terorisme tidak hanya menjadi ancaman bagi Indonesia saja akan tetapi menjadi ancaman global. "Terbukti tidak saja menimbulkan korban jiwa yang cukup besar, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif yang cukup luas terhadap berbagai aspek kehidupan," ujarnya. 

Mayjen TNI Joko P. Putranto menjelaskan, berpedoman dari kejadian ini maka penanggulangan aksi terorisme harus dilakukan melalui berbagai strategi yang komprehensif dan integral yaitu melalui pendekatan hard power (penegakan hukum secara tegas dan normatif) maupun soft power (peningkatan kepedulian dan peran masyarakat) guna melindungi seluruh  warga  masyarakat agar tidak menjadi korban aksi terorisme. 

Latar belakang diselenggarakan latihan aksi khusus Koopssus TNI Semester I TA 2023 ini adalah sebagai implementasi strategis untuk melaksanakan aksi penanggulangan teror dan pembebasan sandera.

Lebih lanjut Dankoopssus TNI mengatakan bahwa latihan aksi khusus Koopssus TNI Semester I TA 2023 ini bertujuan untuk menguji kesiapsiagaan satuan aksi khusus TNI untuk melaksanakan operasi penanggulangan teror dan pembebasan sandera. "Latihan ini juga merupakan wujud dari kepedulian negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari aksi terorisme," ungkapnya. 

TNI sebagai komponen pertahanan negara tidak akan membiarkan aksi terorisme menghantui dan mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya cegah dan daya tangkal serta kecepatan bertindak dalam menanggulangi terjadinya aksi terorisme. "Salah satu upaya untuk mewujudkan kemampuan tersebut adalah dengan melaksanakan latihan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas TNI dan juga untuk memberi rasa tenang, aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat," kata Mayjen TNI Joko P. Putranto.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam latihan, yang telah menunjukkan semangat dan dedikasi tinggi. Manfaatkan latihan ini dengan sebaik-baiknya, mantapkan koordinasi dan jaga kekompakan serta ikuti seluruh prosedur dan mekanisme latihan serta utamakan zerro accident sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan dengan lancar, aman dan berhasil," pungkas Dankoopssus TNI.

Sebelum melaksanakan latihan dilaksanakan juga Table Top Exercise yang merupakan latihan dalam bentuk simulasi di atas meja berbasis diskusi dengan tujuan adanya kesamaan teoritis dan untuk mengecek kesiapan setiap pemangku kepentingan dalam menanggapi situasi yang terjadi. Usai melaksanakan Table Top Exercise dilanjutkan dengan latihan manuver di lapangan bertempat di Cirebon, Jawa Barat. 

Latihan aksi khusus Koopssus TNI ini melibatkan 3 Satuan-satuan Khusus TNI yang terdiri dari Satuan 81 Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, Satbravo 90 Kopasgat TNI AU dan satuan TNI lainnya dibawah kendali Komando Operasi Khusus TNI (Koopssus TNI).

Peran serta TNI dalam mengatasi terorisme merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugas pokok TNI dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. 

UU Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan ada dua tugas pokok TNI, antara lain Operasi militer untuk perang dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terinci lagi dalam 14 tugas pokok yang ketiga dengan jelas tertera Mengatasi Aksi terorisme. 



(Bambang.S) 

Tingkatkan Kekompakan Dan Kemampuan Diri, Danlantamal IX Ajak Prajurit Lintas Medan




(Ambon). Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina, M.M., M.T., M.Tr. Opsla menggelar Latihan Lintas Medan (Limed) Rute Pendek untuk menjaga kebugaran fisik Prajurit Satuan Kapal Patroli (Satrol) Lantamal IX, Kamis (08/06/2023). 

Kegiatan Latihan Lintas Medan (Limed) merupakan salah satu cara membina fisik seorang prajurit serta menumbuhkan kekompakan dan jiwa korsa sesama prajurit. 

Kegiatan Latihan Limed diawali dengan apel kelengkapan prajurit, pemeriksaan kondisi kesehatan oleh tim Medis Diskes Lantamal IX, senam pemanasan dan dilanjutkan start dari Komplek Lantamal IX keluar ksatrian dan kembali lagi ke Komplek Lantamal IX.

Kegiatan Limed yang dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Kapal Patroli Lantamal IX Kolonel Laut (P) Eko Setyono, S.E. tersebut merupakan kegiatan pembinaan fisik prajurit Satrol Lantamal IX yang rutin dilaksanakan bergantian dengan pembinaan fisik yang lain seperti latihan bela diri dan renang laut. 

Pada kesempatan lain, Danlantamal IX Brigjen Said Latuconsina menekankan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan optimal dan tetap mengutamakan faktor keselamatan. Selain itu, Danlantamal IX juga berharap dengan rute Latihan Limed yang melalui lingkungan pemukiman masyarakat dapat mempererat interaksi antara Prajurit TNI dan masyarakat. 


(Babang.S) 

Kapolda Kalbar Sambut Tim Studi Kelayakan Biro Lemtala Srena dan Pusdokkes Polri, Dalam Rangka Peningkatan Klasifikasi Rumkit Bhayangkara Pontianak



Pontianak Kalbar, Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., beserta jajaran pejabat utama Polda Kalimantan Barat, menyambut Tim Studi Kelayakan Biro Lemtala Srena dan Pusdokes Polri. Tim tersebut akan melakukan studi kelayakan untuk peningkatan klasifikasi Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak di Polda Kalimantan Barat selama 2 hari. Tim studi tersebut dipimpin oleh Karolemtala Srena Polri, Brigjen Pol Drs. Budi Yuwono, M.H. (Kamis, 08/06)

Dalam sambutannya, Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, menjelaskan bahwa studi kelayakan adalah hasil analisis dan penilaian dari segala aspek yang akan menjadi dasar pendirian atau pengembangan suatu rumah sakit, terutama rumah sakit yang dimiliki oleh Kepolisian. Aspek-aspek yang dilihat dalam studi kelayakan tersebut meliputi aspek legalitas sebagai Rumah Sakit Tingkat III, aspek teknis, data layanan kepada masyarakat atau keluarga Polri, aspek sosial ekonomi, manajemen, dan keuangan.

Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalimantan Barat saat ini dikepalai AKBP Drg. Josep Ginting, sebenarnya telah ada sejak 28 Mei 2002. Namun, setelah perjuangan Polda Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperoleh hibah lahan eks. Up4, aspek manajemen rumah sakit ini dibahas lebih lanjut, terutama terkait dengan susunan personel yang ada. Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak saat ini memiliki total 291 personel, terdiri dari 75 personel organik, 176 pegawai BLU, dan 40 tenaga medis.

"Bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan prinsip kerja yang dapat diterapkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, yaitu responsif, partnership, dan solutif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan rumah sakit ini dapat memberikan pelayanan yang tidak hanya standar saja.

Jendral Bintang Dua tersebut berharap agar Tim Studi Kelayakan dapat memberikan masukan yang detail dan kritik yang membangun kepada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan maksimal dari rumah sakit ini sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri juga semakin meningkat.

Sumber: Kombes Pol Raden Petit Wijaya, S.I.K., M.M.Kabidhumas Polda Kalbar



(Babang.S) 


Panglima TNI Gagas Latihan Bersama Solidity Exercise di Natuna Utara




Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menggagas Latihan Bersama militer ASEAN di Natuna Utara. Gagasan tersebut disampaikan saat Panglima TNI melaksanakan pertemuan bilateral kepada seluruh Panglima Angkatan Bersenjata anggota negara ASEAN, bertempat di ruang Kimaya, Apurva Kempinski Hotel, Bali Rabu (7/6/2023).

Latihan Bersama bertajuk ASEAN Solidity 
Exercise in Natuna atau ASEX-01N ini merupakan latihan gabungan yang akan menitikberatkan pada latihan keamanan maritim, Search and Rescue (SAR) serta akan diadakan pula kegiatan Bakti Sosial di wilayah Natuna.

Dalam pertemuan bilateral Panglima TNI kepada Panglima Angkatan Bersenjata negara anggota ASEAN, Panglima TNI kembali menegaskan bahwa Indonesia akan senantiasa mempromosikan kawasan yang aman, damai dan stabil bebas dari segala bentuk ancaman dan gangguan yang mengancam kedaulatan negara, dalam ketarangnya yang dilangsir ke media 8 Juni 2023.

Selain itu Panglima TNI juga mengajak seluruh Panglima negara ASEAN untuk meningkatkan keamanan maritim di kawasan. Karena menurutnya, laut yang aman akan serta merta meningkatan perekonomian negara.

Autentikasi:Kabidproddok Puspen TNI Kolonel Mar Gugun Saeful Rachman



(Babang.S)