Ketua DKD LSM KIB SULUT Ato Tamila membongkar sejumlah titik rawan korupsi pada pengerjaan proyek preservasi jalan nasional Poigar,kaiya dan maelang dan akses jalan masuk bandara bolmong. Titik rawan korupsi itu ditemukan dari hasil pemantauan di 2 lokasi yang berbeda, ungkap Tamila 5/3/2025.
"Dari hasil pantauan dan kajian dari tim LSM KIB SULUT menunjukkan bahwa kasus korupsi pada penyelenggaraan jalan didominasi adanya dugaan suap dan dugaan penyalahgunaan kewenangan," seperti pada proyek preservasi jalan nasional Poigar kaiya maelang dan proyek jalan masuk bandara,di duga terjadi Mark Up dan dugaan-dugaan lainya ( dukumentasi & kajiannya jelas ).
Tamila menjelaskan bahwa titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan jalan,
Pertama; Potensi korupsi biasanya terjadi pada tahap perencanaan dan penganggaran proyek infrastruktur atau preservasi jalan.Dalam tahap ini, kata Tamila, biasanya terjadi pada dugaan permintaan fee proyek.
Contoh adanya dugaan korupsi pada proyek akses jalan bandara Lolak Bolmong,dengan anggaran Rp 22 Miliar lebih sedangkan panjang jalan hanya sekitar 700 meter, kemudian juga terjadi dugaan korupsi proyek preservasi ruas jalan Poigar,kaiya,Magelang dan proyek tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp 42.743.633.000 Miliar dan di kerjakan oleh pihak PT Cahaya Abadi Lestari tahun anggaran 2023 ( bukti-buktinya jelas ) ,itu semua tidak lari dari kata suap"Fee".
"Korupsi pada tahap ini meliputi intervensi program yang melampaui kewenangan atau penyalahgunaan wewenang, dugaan suap dalam alokasi anggaran, dan permintaan fee,"
"Serta dugaan perbuatan curang oleh pemborong atau pengawas dan penerima pekerjaan, serta penyelenggaran negara selaku pengurus/pengawas yang ikut dalam pemborongan dan ijon pekerjaan," Pungkas Tamila.
Untuk itu,Dewan Komando Daerah LSM KIB Prov-Sulut, meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) agar dapat membuat regulasi yang mengatur tentang kepatuhan perencanaan.
"Kemudian, Kementerian PUPR membuat regulasi tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur di luar tusi PUPR dan perlu membangun manajemen perubahan pada sistem perencanaan anggaran agar terintegrasi dan transparan," jelasnya.
Dititik rawan korupsi kedua, lanjut Tamila, berada di tahap perencanaan teknis, potensi korupsi di tahap ini meliputi kolusi dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan rancangan teknis Detail Engineering Design (DED) yang tidak detail.
"Serta, peningkatan harga (markup) dalam estimasi biaya Engineering Estimate (EE) yang rawan suap," .
Seharusnya Kementerian PUPR membuat sistem informasi jasa konstruksi dan Kementerian PUPR melakukan akreditasi ulang asosiasi existing.
Kementerian PUPR, asosiasi, dan LPJK menegakkan standardisasi sertifikasi dengan melibatkan BNSP.
Titik rawan korupsi ketiga adalah berada pada tahap pra-pembangunan. Di tahap ini, diduga korupsi meliputi markup HPS, yaitu menyebabkan biaya tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas konstruksi. Kemudian, pemenangan terhadap kontraktor tertentu, yaitu memanipulasi syarat lelang.
"Ini juga seharusnya pemerintah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang independen dan profesional. Kementerian PUPR perlu membangun data base harga satuan dan nilai kontrak, serta meminta Kementerian PUPR menyusun e-katalog sektoral untuk pekerjaan berulang," .
Kesimpulannya kata Tamila, KPK,Kejagung dan POLRI segera melakukan penyelidikan pada proyek akses jalan masuk bandara bolmong dan proyek preservasi jalan Poigar kaiya maelang, karena di dua titik tersebut terjadi adanya dugaan praktek korupsi,dan kolusi.
Kemudian,Kementerian PUPR membuat kebijakan dalam menegakkan independensi konsultan, serta perlu dibuatnya regulasi tentang pertanggungjawaban dalam hal keteknikan dan keuangan,"
dan kesempatan ini, LSM KIB SULUT mengajak teman-teman LSM, media dan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pembangunan nasional agar turut memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut.Mari kita semua bersama-sama mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi,ajak Tamila.
LI.79
