Talaud – Tamila,Konsekuensi Pemungutan Suara Ulang (PSU) bukan hanya pembebanan terhadap anggaran negara, akan tetapi cermin buruk kinerja penyelenggara pemilu / pemilihan.
"Ini adalah pemborosan yang seharusnya tidak perlu terjadi jika sejak awal penyelenggara pemilu bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab," kata Ketua Dewan Komando Daerah LSM KALIBER INDONESIA BERSATU SULAWESI UTARA Ato Tamila Rabu 12/3/2025.
Tren Pemungutan Suara Ulang yang meningkat tajam harus menjadi perhatian dan peringatan keras bagi semua pihak bahwa terdapat persoalan serius dalam tata kelola pemilu di Talaud.
"Tanpa langkah perbaikan yang konkret, bukan tidak mungkin pemilu-pemilu berikutnya akan mengalami masalah yang lebih parah, semakin membebani anggaran negara, dan merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi".
Melihat tren meningkatnya PSU dan diskualifikasi dalam Pilkada 2024, kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa sistem pemilu di kabupaten talaud masih memiliki banyak celah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Jika tidak ada perbaikan serius dalam tata kelola pemilu, maka demokrasi kita akan terus berada dalam ancaman.
Oleh karena itu, Ato Tamila menuntut langkah-langkah berikut untuk memastikan pemilu yang lebih baik ke depan, pertama, pergantian dan evaluasi penyelenggara. KPU dan Bawaslu di daerah yang terbukti lalai harus dievaluasi dan jika perlu diganti untuk memastikan pemilu berikutnya lebih profesional dan berintegritas.
Kedua, pemotongan anggaran bagi penyelenggara yang lalai. KPU dan Bawaslu yang bertanggung jawab atas kelalaian dalam penyelenggaraan pilkada harus menerima sanksi berupa pemotongan anggaran operasional pada periode berikutnya. Ketiga, regulasi dan sanksi tegas terhadap kelalaian penyelenggara. "Pemerintah dan DPR harus segera menyusun regulasi yang memastikan ada konsekuensi bagi penyelenggara yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik," kata Tamila.
Selanjutnya, keempat, penguatan pengawasan independen. Harus ada mekanisme pengawasan yang lebih kuat terhadap kerja KPU dan Bawaslu, termasuk keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pilkada.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP-Kada) 2025 telah memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah. Dari jumlah tersebut, 14 daerah harus mengulang pemungutan suara di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) salah satunya di kecamatan esang kabupaten Kepulauan Talaud.
Ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah Pilkada pasca-reformasi, menunjukkan semakin banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah, kata Tamila.
Menurut Tamila, jumlah PSU yang meningkat tajam dibandingkan Pilkada sebelumnya menegaskan bahwa ada masalah mendasar dalam manajemen pemilu, mulai dari kelalaian administratif hingga kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
MK menemukan berbagai bentuk pelanggaran yang berujung pada keputusan PSU, termasuk intervensi pejabat daerah, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu, serta lemahnya pengawasan dan tindakan tegas dari penyelenggara pemilu.
Jadi,Konsekuensi dari PSU ini bukan hanya pada aspek politik, tetapi juga berdampak besar terhadap anggaran negara. Pelaksanaan PSU membutuhkan tambahan dana yang signifikan, mencakup pencetakan ulang surat suara, distribusi logistik, biaya operasional petugas pemilu, hingga pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran berulang.
Ironisnya kata Tamila,beban keuangan akibat PSU ini lebih banyak ditanggung oleh negara, "sementara penyelenggara pemilu yang lalai tidak menanggung konsekuensi yang setimpal."
Masyarakat, sebagai pemilih, juga menjadi korban karena harus kembali ke TPS dan menghadapi ketidakpastian politik akibat kelalaian yang seharusnya bisa dicegah. "Kepercayaan publik terhadap independensi dan kredibilitas penyelenggara pemilu pun semakin menurun," kata Tamila.
Mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh PSU, sudah saatnya penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, bertanggung jawab atas kelalaian mereka. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu perlu dilakukan, termasuk kemungkinan pergantian penyelenggara di daerah yang terbukti gagal menjalankan tugasnya dengan baik.
Jika tidak ada konsekuensi bagi penyelenggara yang lalai, maka permasalahan serupa akan terus berulang di pemilu-pemilu berikutnya.
Lebih jauh, pemerintah dan DPR perlu segera merancang regulasi yang lebih ketat untuk mencegah kelalaian penyelenggara. Misalnya, dengan menetapkan sanksi tegas bagi KPU dan Bawaslu yang terbukti bertanggung jawab atas kesalahan administratif yang berujung pada PSU.
"Sanksi tersebut bisa berupa pemotongan anggaran operasional atau pencopotan pejabat terkait. Dengan demikian, ada insentif bagi penyelenggara untuk bekerja lebih profesional,"
Selain itu, menurut Tamila,pengawasan terhadap penyelenggara pemilu juga harus diperkuat dengan melibatkan masyarakat sipil dan lembaga independen. Mekanisme pelaporan dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran perlu lebih transparan dan responsif.
Jika terdapat indikasi kecurangan atau kelalaian, "tindakan korektif harus segera diambil sebelum hari pemungutan suara untuk menghindari PSU yang memboroskan anggaran dan mengganggu stabilitas politik daerah," ujar Tamila
Pendidikan politik bagi penyelenggara pemilu dan peserta pilkada juga harus diperkuat. Banyak kasus PSU terjadi karena lemahnya pemahaman terhadap aturan pemilu atau rendahnya komitmen terhadap prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Dengan adanya pelatihan intensif dan sanksi yang lebih ketat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemilu dapat meningkat di masa mendatang."Tutup Tamila.
LI79
