Semarak HUT ke-81 RI, Lapas Pasir Pangarayan Gelar Gotong Royong

Pasir Pengaraian – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan melaksanakan kegiatan gotong royong di lingkungan Lapas, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh pejabat, pegawai, serta peserta magang di Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan. Kegiatan gotong royong menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Lapas.

Kegiatan gotong royong dilaksanakan di sejumlah area lingkungan Lapas, termasuk area tempat ibadah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan juga melibatkan warga binaan dengan tetap berada dalam pengawasan petugas.

Kegiatan berlangsung hingga selesai dengan tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan ketertiban di lingkungan Lapas.

Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi Parlindungan Purba, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kegiatan gotong royong ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan. Saya mengapresiasi partisipasi jajaran dalam mengikuti kegiatan ini,” ujar Efendi.

Menurutnya, kegiatan gotong royong juga menjadi kesempatan bagi jajaran untuk berpartisipasi bersama dalam menyemarakkan momentum peringatan Hari Kemerdekaan.

“Kami berharap kegiatan dapat dilaksanakan dengan tertib dan seluruh jajaran dapat mengikuti rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 RI sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di lingkungan Pemasyarakatan.

***Hobbi Pargaulan***

Read More

Polresta Cirebon Ringkus Tiga Pengedar dan Menyita Lebih Dari 6.900 Butir Obat Keras Ilegal

Polresta Cirebon kembali tunjukan ketegasannya dalam memberantas peredaran Obat Keras Ilegal di wilayah hukum Kabupaten Cirebon. Dalam operasi maraton dan pengembangan kilat yang dilancarkan pada Senin, (10/8/2026), petugas berhasil menggulung tiga pengedar obat keras ilegal (OK) di wilayah Kecamatan Arjawinangun dan Kecamatan Susukan, serta menyita total 6.964 butir OK.

​Penindakan diawali dari penggerebekan di wilayah Kecamatan Arjawinangun, pada pukul 13.30 WIB. Petugas membekuk tersangka T (35),  Saat penggeledahan di kediamannya, polisi menemukan puluhan Tramadol, dan Trihexyphenidyl, serta uang sisa hasil penjualan, HP dan tas selempang Dari hasil pemeriksaan,(T ) diperoleh keterangan pasokan obat tersebut dari seorang  berinisial ( S ) yang kini Masih Dalam Pengejaran

​Tak berhenti di situ, pada pukul 15.00 WIB petugas bergerak ke sebuah bengkel sepeda motor di Jalan Raya Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Petugas meringkus tersangka MF (27) dan kembali menyita puluhan barang bukti  Tramadol sisa penjualan, uang tunai ,  dompet, serta HP.

Saat diinterogasi, ( MF ) menjelaskan mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pemasok besar di wilayah Susukan berinisial  ( A ). Merespons keterangan ( MF ) , petugas melancarkan pengembangan kilat ke lokasi sasaran. Tepat pukul 18.00 WIB, petugas menggerebek rumah tersangka A (42) di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. 

Dari penggeledahan di rumah A, petugas membongkar gudang penyimpanan obat berkapasitas besar dan menyita barang bukti fantastis sebanyak 4.820 butir Tramadol dan 2.037 butir Trihexyphenidyl yang disembunyikan di dalam dua buah tas ransel. Tersangka A membeberkan bahwa ribuan butir obat keras tersebut diperoleh dari seorang bandar berinisial A yang kini  tengah diburu petugas Jajaran Satnarkoba Polresta Cirebon.

​Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengungkapan rantai peredaran obat keras ilegal ini merupakan komitmen nyata Polresta Cirebon dalam memutus rantai pasokan obat terlarang yang menyasar masyarakat dan generasi muda. 

"Operasi serentak dan pengembangan terukur ini membuktikan bahwa Polresta Cirebon tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi para pelaku peredaran obat keras tanpa ilegal. Kami akan terus memburu para penyuplai dan bandar di atasnya hingga ke akar-akarnya demi menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Cirebon," tegas Kombes Pol. Imara Utama.

​Saat ini ketiga tersangka beserta barang bukti sebanyak 4.893 butir Tramadol, 2.071 butir Trihexyphenidyl, uang hasil penjualan, serta peralatan komunikasi telah diamankan di Mapolresta Cirebon. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun.

Read More

Polres Wonosobo Bekali 300 Pelajar SMA 2 Wonosobo Cara Melawan Hoaks dengan AI

WONOSOBO — Kepolisian Resor Wonosobo mengajak lebih dari 300 siswa SMA Negeri 2 Wonosobo memahami penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) secara kritis. Polisi tidak hanya memperkenalkan teknologi AI, tetapi juga membekali pelajar dengan cara memanfaatkannya untuk menyaring informasi dan melawan hoaks.( 12/08/2026 )

Kegiatan bertajuk Program Paham AI Polres Wonosobo itu berlangsung di GOR Patriot SMA Negeri 2 Wonosobo pada Selasa, 11 Agustus 2026. Materi diberikan oleh personel Polres Wonosobo yang bertindak sebagai trainer, yakni Ipda Imam Santoso, Aipda Eko Panji Tetuko, Bripda Najwa Sauda Khairana, dan Bripda Muhammad Zidane Zulishtia.

Dalam kegiatan tersebut, kepolisian mengenalkan dasar-dasar AI melalui sejumlah aplikasi yang telah banyak digunakan masyarakat, seperti ChatGPT, Gemini, dan Copilot. Para siswa juga diberikan pemahaman bahwa AI merupakan alat bantu untuk mendukung aktivitas manusia, bukan pengganti kemampuan manusia dalam berpikir dan mengambil keputusan.

Polres Wonosobo juga menempatkan isu hoaks sebagai salah satu materi utama. Para pelajar diajak memanfaatkan AI untuk membantu menganalisis informasi, merangkum berita, serta mengenali indikasi informasi yang patut diragukan.

Namun, polisi mengingatkan bahwa penggunaan AI tidak menggantikan proses verifikasi. Informasi yang diperoleh dari teknologi tersebut tetap perlu diperiksa melalui sumber resmi sebelum dipercaya maupun disebarluaskan.

Selain melawan hoaks, materi kepolisian mencakup etika penggunaan AI. Pelajar diingatkan agar tidak memanfaatkan teknologi tersebut untuk membuat atau menyebarkan informasi palsu, melakukan plagiarisme, maupun memasukkan data pribadi dan informasi sensitif ke dalam sistem AI.

Kepolisian juga memperkenalkan teknik menyusun prompt atau perintah kepada AI. Para siswa diberi pemahaman bahwa perintah yang jelas, spesifik, dan memiliki tujuan akan menghasilkan jawaban yang lebih relevan.

Melalui program ini, Polres Wonosobo berupaya menempatkan literasi digital sebagai bagian dari pendekatan kepolisian kepada generasi muda. Edukasi teknologi tidak hanya diarahkan pada kemampuan menggunakan AI, tetapi juga pada kesadaran hukum, etika, keamanan informasi, dan tanggung jawab dalam bermedia digital.

Kegiatan berlangsung dalam situasi kondusif dan terkendali. Polres Wonosobo berharap pemahaman tersebut dapat membuat pelajar lebih kritis dalam menerima informasi di ruang digital sekaligus tidak mudah menjadi bagian dari rantai penyebaran hoaks.

Arifin

Read More

Kuliah Kerja Nyata Universitas Wiralodra Indramayu Di Desa Rawadalem Kec. Balongan

Indramayu, Sergaptarget.com 

Mahasiswi Universitas Wiralodra (UNWIR) Indramayu selenggarakan seminar desa berbasis data dan kebijakan publik yang digelar KKN Kelompok 7 di Desa Rawadalem, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Selasa (10/8/2026).

Dalam seminar tersebut UNWIR  menghadirkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Endang Dharma Ayu (EDA) sebagai narasumber. Kegiatan ini  bagian dari program pengabdian mahasiswa KKN Kelompok 7 Unwir sekaligus ruang edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan desa yang aman dan ramah bagi perempuan serta anak.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman  pentingnya pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak memperoleh pendidikan, kesehatan, identitas, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman.

Seminar juga menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang merugikan. Masyarakat didorong untuk tidak  diam ketika menemukan persoalan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan maupun anak.

Narasumber dari LBH EDA memberikan pemahaman mengenai aspek hukum serta pentingnya mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika terjadi persoalan hukum yang menyangkut perempuan dan anak.

“LBH EDA berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di Indramayu, khususnya perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. “jelas Ketua Lembaga Bantuan Hukum Endang Dharma Ayu.

Sementara Abdul Aziz, Ketua KKN Unwir Kelompok 07 Desa Rawadalem mengatakan melalui Seminar Desa Berbasis Data dan Kebijakan Publik ini, kami ingin mendorong kesadaran bersama bahwa perlindungan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Data yang akurat serta kebijakan yang tepat harus menjadi dasar menciptakan lingkungan desa yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak. Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi dapat menjadi langkah nyata dalam membangun Desa Rawadalem sebagai desa yang mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak secara berkelanjutan.

Harapan kami kegiatan ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan merupakan tanggung jawab bersama. Desa yang ramah anak harus dibangun melalui kepedulian, partisipasi dan tindakan nyata seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Ketua pelaksana, Edi Supriyadi pada kesempatan itu  mengatakan  Kelompok 07 KKN Desa Rawadalem Universitas Wiralodra berkomitmen untuk menjembatani informasi hukum yang selama ini kurang tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Melalui program kerja penyuluhan Hukum ini, kami ingin memperkuat kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum secara mandiri dan bijaksana.

Ditempat yang sama  Mukmin selaku kuwu Rawadalem mengapresiasi inisiatif KKN Kelompok 7 Universitas Wiralodra dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum di Desa nya. Kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesadaran warga tentang hak dan kewajiban, serta memperkuat tata kelola masyarakat yang adil.

Melalui seminar tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami hak-hak anak dan perempuan sekaligus mengetahui pentingnya pencegahan kekerasan sejak dari lingkungan keluarga dan desa.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah mahasiswa KKN Kelompok 7 Unwir dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa Rawadalem, dalam membangun kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, serta ramah terhadap perempuan dan anak, tukas  Mukmin.

(Nana. S)

Read More

RS Polri Ikut Dibahas Dalam Penandatangan Pemkab Wonosobo Hibahkan Tanah Untuk Mako Brimob

WONOSOBO — Pemerintah Kabupaten Wonosobo menghibahkan tanah untuk pembangunan Markas Komando Brigade Mobil atau Mako Brimob di tengah kebutuhan penguatan keamanan di wilayah yang memiliki kondisi geografis relatif sulit dijangkau. Hibah aset tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan kepolisian memperkuat kesiapsiagaan menghadapi gangguan keamanan, bencana, hingga ancaman teror.

Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah, berita acara serah terima barang milik daerah, serta dokumen pelepasan sertifikat hak pakai berlangsung di Ruang Perundingan Bupati Wonosobo, Selasa, 11 Agustus 2026.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengatakan pemberian aset tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kepolisian yang selama ini menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tanah yang dihibahkan berada di Dusun Pagedangan, Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Menurut Afif, pembangunan Mako Brimob di Wonosobo diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan daerah. Kehadiran satuan Brimob juga dinilai penting untuk menghadapi kondisi yang membutuhkan kemampuan khusus kepolisian.

Selain mendukung pembangunan Mako Brimob, Afif menyebut kebutuhan fasilitas kesehatan juga menjadi bagian dari pembahasan. Ketersediaan kamar rawat inap di rumah sakit pemerintah maupun swasta di Wonosobo, kata dia, masih terbatas dan kerap penuh.

Kapolres Wonosobo AKBP Ricky Pripurna Atmaja mengatakan keberadaan Brimob diperlukan ketika kepolisian menghadapi situasi yang tidak dapat ditangani hanya dengan kekuatan polisi umum.

“Brimob sangat diperlukan manakala terjadi situasi kamtibmas tertentu yang tidak mampu ditangani polisi umum, seperti kerusuhan, ancaman teror, maupun penanganan bencana,” ujar Ricky.

Menurut dia, faktor geografis Wonosobo turut menjadi pertimbangan. Sejumlah wilayah di kabupaten tersebut memiliki akses yang relatif sulit sehingga keberadaan satuan dengan kemampuan khusus di wilayah setempat dapat mempercepat respons ketika terjadi keadaan darurat.

“Terlebih lokasi geografis Wonosobo yang relatif lebih sulit dijangkau dibanding wilayah lain,” kata Ricky.

Dalam pertemuan tersebut, kebutuhan pembangunan Rumah Sakit Polri juga ikut dibahas. Fasilitas itu diharapkan tidak hanya menambah kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung kebutuhan kedokteran kepolisian di Wonosobo dan daerah sekitarnya.

Ricky mengatakan Polres Wonosobo telah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo Jatmiko, S.T., M.Sc. untuk mengidentifikasi lahan yang berpotensi digunakan sebagai lokasi pembangunan RS Polri.

Menurut Ricky, RS Polri nantinya diharapkan memiliki fungsi lebih luas dibanding pelayanan kesehatan umum. Fasilitas tersebut dapat mendukung layanan kedokteran kepolisian, termasuk kedokteran forensik serta identifikasi korban bencana melalui Disaster Victim Identification (DVI).

“RS Polri selain memberikan layanan kesehatan umum juga memberikan layanan kedokteran kepolisian yang cenderung cocok untuk wilayah Wonosobo dan sekitarnya,” ujar Ricky.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo Jatmiko, S.T., M.Sc. turut mendukung proses penyiapan aspek pertanahan dalam rencana tersebut. Koordinasi antara Polres Wonosobo dan Kantor Pertanahan dilakukan untuk memastikan ketersediaan serta status lahan yang nantinya dapat digunakan bagi pembangunan fasilitas kepolisian.

Rangkaian kegiatan kemudian ditandai dengan penyerahan sertifikat hak pakai sebagai bagian dari proses hibah aset Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada kepolisian untuk mendukung pembangunan Mako Brimob.

Penandatanganan dan penyerahan dokumen tersebut dihadiri Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Kapolres Wonosobo AKBP Ricky Pripurna Atmaja, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Wonosobo Albertus Didiek Wibawanto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo Jatmiko, S.T., M.Sc., serta jajaran Pemerintah Kabupaten dan Polres Wonosobo.

Arifin/Tim KJN

Read More

PT Pertamina Patra Niaga Kilang Balongan Bersama PMI Indramayu Gelar Bakti Sosial Donor Darah

Indramayu, Sergaptarget.com  PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Kilang Balongan Bersama PMI Indramayu Gelar Bakti Sosial Rutin Donor darah agustus 2026 dan berhasil kumpulkan 509 kantung darah. 

Pada periode Agustus 2026 ini digelar pada tanggal 5 dan 7.

Dari jumlah tersebut terdiri dari  golongan darah O terkumpul sebanyak 177 Kantung darah, golongan darah B sebanyak 154 kantung darah, golongan darah A berjumlah 130 Kantung darah, dan AB sebanyak 48 kantung darah.

Manager Health, Safety, Security and Environtmen (HSSE) PT PPN Kilang Balongan, Mochammad Arifin, pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para pendonor yang dengan sukarela  mendonorkan darahnya untuk membantu para pasien yang membutuhkan transfusi darah.

“Donor darah bukan hanya aksi sosial, namun juga wujud peduli sesama yang sejalan dengan nilai-nilai HSSE Excellence dan Tata Nilai AKHLAK BUMN. selain dapat menyehatkan tubuh pendonor,  dapat menolong menyelamatkan banyak nyawa, “terang Arifin.

Kepala Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Indramayu, dr. H. Riyanto Martomijoyo, M.Kes,  menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas konsistensi Kilang Pertamina Balongan yang rutin menggelar kegiatan donor darah ini, untuk ituh

“Atas nama pasien kami sampaikan terima kasih, sehingga pasien Rumah Sakit yang membutuhkan darah dapat terpenuhi,” ungkap dr. Riyanto dalam keterangan tertulisnya.

Selain kegiatan donor darah, kegiatan juga diselingi dengan sosialisasi dan edukasi penyakit TBC (Tuberculosis) dan sosialisasi HIV AIDS oleh dr. Muhammad Eduard Dhaniaza.

Selain itu, ada juga screening melalui 1layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT) Human Immunodeficiency Virus (HIV) demi memitigasi penyebaran penyakit menular tersebut dikalangan perwira Kilang Pertamina Balongan, keluarga, hingga mitra kerja.

(Nana. S)

Read More

Bupati Anton Hadiri Upacara HUT ke-69 Riau: Komitmen Bersama Dorong Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

​PEKANBARU — Bupati Rokan Hulu, Anton, S.T., M.M., bersama Ketua TP PKK Rohul, Ny. dr. Yeni Dwi Putri, menghadiri upacara Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru. Minggu (9/8/2026). 

Kehadiran Bupati Rohul beserta kepala daerah lain nya se-Provinsi Riau menjadi simbol soliditas dalam mengawal arah pembangunan Riau ke depan.

​Mengusung tema “Bersatu dalam Keberagaman, Maju dalam Pembangunan,” amanat peringatan disampaikan langsung oleh Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dalam pidatonya, Gubernur menegaskan bahwa usia ke-69 harus menjadi momentum pembaruan tekad seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat pelayanan publik serta pemerataan ekonomi.

​Poin-Poin Utama yang disampaikan Gubernur Riau:

​Persatuan dan Kesejahteraan Adil: Perbedaan pandangan politik maupun sosial harus disatukan demi kepentingan masyarakat Riau, menjaga daerah tetap aman, rukun, dan memastikan hasil pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan.

​Efisiensi dan Efektifitas Anggaran: Di tengah tekanan fiskal daerah, pemerintah berkomitmen memperkuat pendapatan tanpa membebani masyarakat, menutup celah kebocoran anggaran, serta mengoptimalkan potensi daerah demi menjaga pelayanan dasar.

​Penyelarasan Program Nasional: Provinsi Riau mendukung penuh program strategis Presiden RI, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, hingga pembangunan tiga juta rumah.

​Permohonan Maaf dan Komitmen Ke Depan: Gubernur menyampaikan permohonan maaf atas infrastruktur dan pelayanan yang belum sepenuhnya sempurna, seraya menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang tertunda menjadi amanah kerja yang akan terus diperjuangkan.

​Kehadiran Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M., menegaskan kesiapan Kabupaten Rokan Hulu untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, menguatkan perekonomian desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. 

Usai pelaksanaan apel Hut riau ke 69, Beberapa Kepala Daerah termasuk Bupati Rokan Hulu Anton,ST, MM mendapatkan Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang diserahkan langsung oleh Gubernur Riau. 

***Hobbi Pargaulan***

Read More

Matangkan Persiapan HUT ke-81 RI, Kalapas Pasir Pangarayan Hadiri Rapat Final di Kantor Bupati

Rokan Hulu - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, menghadiri secara langsung Rapat Final Persiapan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (11/08/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Rokan Hulu mulai pukul 09.00 WIB. Pertemuan strategis ini dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Drs. Yusmar, M.Si, atas nama Bupati Rokan Hulu.

Dalam menghadiri agenda penting ini, Kalapas Efendi P. Purba didampingi oleh Kasi Binadik & Giatja Andi Rahman, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Ega Saputra. Kehadiran jajaran struktural Lapas ini merupakan komitmen nyata instansi dalam mendukung kesuksesan agenda nasional di tingkat daerah.

Rapat final ini digelar untuk mematangkan teknis upacara, pembagian tugas antar-instansi, dan mengantisipasi kendala lapangan agar perayaan berjalan lancar. Selain persiapan upacara, kehadiran Lapas Pasir Pangarayan dalam rapat ini juga khusus untuk membahas agenda penyerahan Remisi Umum Hari Kemerdekaan, yang rencananya akan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Rokan Hulu pada 17 Agustus 2026 mendatang.

"Kehadiran kami hari ini untuk memastikan seluruh persiapan teknis berjalan matang, termasuk koordinasi agenda penyerahan remisi umum bagi warga binaan yang akan diserahkan langsung secara simbolis oleh Bapak Bupati pada hari kemerdekaan nanti. Pemberian remisi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pemenuhan hak warga binaan di momentum nasional," ujar Kalapas Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, di sela-sela rapat.

Keterlibatan Lapas Pasir Pangarayan merupakan wujud nyata hubungan kelembagaan yang harmonis. Sebagai instansi vertikal, Lapas berkomitmen terus memperkuat sinergi bersama Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan dinas terkait demi menyukseskan program daerah.

***Hobbi Pargaulan***

Read More

Data Rombel Jenjang SMA Di kecamatan Bongas Jadi Sorotan Karena Tidak Sesuai Dengan Dilapangan

 Indramayu, Sergaptarget.com Dugaan praktik manipulatif  pengelolaan rombongan belajar (rombel) atau ruang belajar pada jenjang SMA di wilayah Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu,  sorotan. 

 Pasalnya data yang   tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dinilai berpotensi merugikan peserta didik sekaligus berdampak terhadap keberlangsungan sekolah swasta.Untuk itu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hilal Hilmawan, meminta pengelolaan data rombel dibuka secara transparan dan dilakukan verifikasi berdasarkan kondisi sebenarnya di setiap sekolah.

Menurutnya, apabila jumlah rombel yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah peserta didik maupun kapasitas ruang belajar yang sebenarnya, persoalan tersebut harus segera diklarifikasi, Sebab,  dapat berdampak pada pemerataan peserta didik antarsekolah.

“Data rombel harus sesuai dengan realita di lapangan. Jangan sampai ada  yang berbeda dengan kondisi sebenarnya, karena yang dirugikan bukan ganya  siswa tapi juga  Sekolah, ,Dalam hal ini yang Terdampak bukan hanya sekolah negeri, tapi  SMA swasta di wilayah Bongas.

Apabila sebagian sekolah menampung peserta didik melebihi kondisi yang semestinya,maka sekolah swasta kekurangan peserta didik, itu sebabnya  pemerataan akses pendidikan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian,Sekolah swasta yang kekurangan siswa dapat menghadapi berbagai konsekuensi, mulai dari kesulitan memenuhi kebutuhan operasional hingga keberlangsungan proses pembelajaran dan tenaga pendidik.Hilal juga meminta agar persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi administrasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap ekosistem pendidikan secara keseluruhan.

Sekolah swasta juga bagian dari sistem pendidikan, Jangan sampai ada sekolah yang kekurangan siswa sementara di tempat lain terjadi penumpukan. Jadi harus ada pemerataan dan aturan yang dijalankan secara adil,” ujarnya.

 Hilalmeminta Data Rombel Diverifikasi dan  mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi terhadap data rombel SMA di wilayah Bongas dengan membandingkan data administrasi dan kondisi faktual.Verifikasi setidaknya perlu mencakup jumlah peserta didik, jumlah rombel, kapasitas ruang belajar, jumlah ruang kelas yang digunakan serta kondisi kegiatan belajar mengajar.

Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, harus diketahui penyebabnya dan dilakukan perbaikan terhadap data.“Buka datanya secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi rombel di sekolah-sekolah tersebut. Jangan sampai data administratif berbeda dengan kenyataan di lapangan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar proses penerimaan peserta didik dan pembagian rombel dilakukan secara objektif, transparan dan tidak merugikan sekolah lain.Jangan Sampai Siswa Menjadi KorbanPersoalan rombel pada akhirnya menyangkut hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak.Karena itu, Hilal meminta seluruh pihak mengutamakan kepentingan siswa dan pemerataan pendidikan, bukan kepentingan institusi tertentu.“Jangan sampai siswa menjadi korban akibat persoalan data atau pengelolaan rombel. Semua sekolah harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang dan siswa harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak.

Dugaan praktik manipulatif rombel tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi dari pihak sekolah serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Informasi mengenai adanya ketidaksesuaian data perlu dibuktikan melalui pencocokan dokumen dengan kondisi faktual di lapangan pungkasnya.

(Nana. S)

Read More

Dampingi Lansia dan Balita, Babinsa Gandekan Aktif Kawal Posyandu ILP Plus 6 SPM di Kelurahan Gandekan

Surakarta – Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Babinsa Kelurahan Gandekan Sertu Teguh K dari Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Surakarta mendampingi kegiatan Posyandu Flamboyan 1 Berbasis Pelayanan ILP Plus 6 SPM. Kegiatan berlangsung di Kadirejo RT 02/RW 01 Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Selasa (1/08/2026)

Posyandu kali ini melayani 40 lansia dan 50 balita. Layanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, pengecekan tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, serta penyuluhan pola makan sehat.

Dengan konsep ILP Plus 6 SPM, masyarakat khususnya para lansia lebih mudah mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan dasar secara terpadu. Selain pemeriksaan kesehatan, posyandu juga menjadi wadah saling berbagi informasi dan tukar pikiran antar warga lansia mengenai kesehatan yang dialami.

“Pentingnya Posyandu Lansia ini adalah untuk memantau perkembangan kesehatan, menjaga imunitas, dan meningkatkan kesadaran para lansia. Dengan berkegiatan bersama, para lansia juga bisa lebih bahagia karena bertemu sesama warga,” ujar Sertu Teguh K.

Diharapkan melalui kegiatan ini kesadaran masyarakat untuk rutin mengikuti posyandu semakin meningkat, sehingga kesehatan generasi penerus dan para lansia di wilayah binaan dapat terpantau dengan baik.

Penulis : Arda 72

Read More