Ketua Umum, Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI), Feri Sibarani, S.H., M.H, CCDE, CLDSI, minta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mulai tingkatkan keperdulianya terhadap pentingnya publikasi dan informasi penyelenggaraan roda pemerintahan, terutama penyerapan anggaran APBD yang sangat bernilai krusial bagi masyarakat Sumatera Utara. 19/09/2025.
Hal itu disampaikan oleh Feri Sibarani, mengingat pentingnya sebuah informasi dan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, serta menyangkut hak dan kewajiban masyarakat maupun layanan masyarakat di berbagai perangkat daerah yang penting untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara.
"Gubernur Bobby kita harap tidak abai dan tidak mengangap remeh soal pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, yang di support oleh tenaga-tenaga jurnalis dan media-media yang benar-benar profesional dalam mengangkat tema-tema pemerintahan dan segala informasi penyelenggaraan pembangunan, layanan publik, program unggulan gubernur yang menyentuh kehidupan masyarakat Sumatera Utara" Sebutnya hari ini, melalui saluran selulernya.
Ia menekankan, bahwa keberadaan media dan perusahaan Pers, wartawan, harus menjadi salah satu pilar penting dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan harapan masyarakat.
"Wahana komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat hanya dapat dilakukan melalui peran Pers atau media, sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Harus diberikan ruang dan anggaran yang proporsional bagi perusahaan media dan wartawan untuk menunjang kinerja dan kehidupan ekonomi insan Pers khusunya di Sumatera Utara" Jelasnya.
Lalu disebutkannya, bahwa perihal pentingnya keterbukaan informasi dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat sangat mendapat perhatian signifikan dalam kepastian hukum keberadaan Pers di Negara Demokrasi seperti Indonesia.
"Setidaknya ada 5 Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman dan rujukan bagi Pemerintah dan semua perangkat Negara untuk memberikan ruang waktu dan anggaran yang memadai bagi insan pers tak terkecuali di Sumatera Utara. Ada UUD 1945 pasal 28F, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No 14 tahun 2008 KIP, UU No 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik, UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ini dasar hukum yang sangat kuat bagi kepala daerah untuk mendukung kinerja media dari sisi support anggaran" Katanya.
Sebab menurut Feri Sibarani, yang dikenal aktif melakukan kajian-kajian di bidang Pers dan hukum Pers ini, selama ini sangat banyak permasalahan di dunia Pers Indonesia termsuk di Sumatera Utara.
"Yang sangat memanas dan mengemuka adalah, adanya penganggaran untuk publikasi media yang diskriminatif dan seperti berpihak kepada media dan organisasi Pers tertentu. Ini sangat melanggar undang-undang, dan berpotensi di gugat secara hukum. Gubernur Sumut harus arif dan bijaksana memperlakukan insan Pers. Pendekatannya harus pada kinerja dan kemampuan membuat informasi yang kredibilitas, profesional, bertanggung jawab, serta memiliki wawasan tentang pemerintahan dan tujuan bernegara" Pungkasnya.
Ia berharap, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution benar-benar dapat menghargai dan melibatkan peran dan fungsi Pers dalam mendorong dan mewujudkan seluruh penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Utara, dengan meningkatkan perhatian serius untuk memberi ruang, kesempatan, dan anggaran secara berkeadilan bagi setiap media, wartawan dan organisasi Pers yang benar-benar bekerja dan bertanggungjawab menyajikan informasi penting bagi masyarakat Sumatera.
***Friska & hobbi***
Sumber: Bidang Publikasi DPP-PPDI
0 comments:
Posting Komentar
Harus bersifat membangun