Indramayu, Sergaptarget Keberangkatan kurang lebih 2.884 jamaah haji asal Kabupaten Indramayu tahun 2026 menuai sorotan.
Pasalnya, ribuan jamaah tersebut dipastikan tidak didampingi Pendamping Haji Daerah (PHD), padahal jumlah jamaah tahun ini menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah pelaksanaan ibadah haji di Indramayu.
Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, mengaku heran dengan keputusan tersebut.
Sebab, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyepakati alokasi anggaran untuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dalam APBD dengan nilai mencapai Rp 2 miliar.
"Saya tidak paham alasannya kenapa. Tapi di APBD kami sudah menyepakati anggaran untuk TPHD atau PPIH sebesar Rp 2 miliar. Mestinya, dengan jumlah jamaah yang sampai sekitar 2.884 orang atau sekitar tujuh kloter, minimal ada pendamping dari daerah," kata Imron, Sabtu (31/01/2026).
Menurutnya, absennya pendamping daerah berpotensi berdampak besar terhadap kenyamanan, kekhusyukan ibadah, hingga aspek kesehatan jamaah di Tanah Suci.
Terlebih, tahun ini Provinsi Jawa Barat juga tidak mengirim pendamping haji, sementara Kanwil Kemenhaj telah memberikan mandat sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menugaskan pendamping masing-masing.
"Sekarang malah tidak ada. Jadi, aduh, sudah bisa kita bayangkan nanti jamaah haji dari Indramayu seperti apa tingkat kekhusyukannya, kemudian kesehatannya, dan lain-lain," ujarnya.
Imron mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali berkomunikasi dengan pejabat Kementerian Haji & Umroh hingga Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), termasuk mengundang mereka dalam rapat kerja Komisi II DPRD.
Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa hingga batas akhir rekomendasi, Bupati Indramayu tidak mengusulkan nama-nama TPHD sehingga pendaftaran akhirnya ditutup. Sesuai arahan Bupati Kabag Kesra diminta berkordinasi dengan staf sus.
"Kami juga mengundang staf khusus Pak Salman dalam rapat. Beliau menyampaikan bahwa tahun ini Indramayu diputuskan tidak mengirim TPHD, dan katanya baru akan dipersiapkan tahun depan. Padahal, tahun depan jamaah hajinya tidak sebanyak tahun ini," tegas Imron.
Ia menekankan, kebijakan tersebut sangat disayangkan mengingat tahun 2026 menjadi momentum dengan jumlah jamaah haji terbanyak sepanjang sejarah Indramayu.
Imron pun mendorong pemerintah daerah agar melakukan evaluasi serius agar pelayanan jamaah haji lebih maksimal.
"Ini jamaah haji terbanyak sepanjang sejarah pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Indramayu. Harusnya justru pelayanan diperkuat, bukan malah dikurangi," jelasnya.
Menurutnya, setiap kloter seharusnya didampingi dua petugas agar pelayanan terhadap jamaah dapat berjalan maksimal, baik dari sisi kesehatan maupun pembinaan keagamaan.
"7 kloter masing-masing, dua pendamping itu sangat ideal agar para jamaah haji bisa terlayani. Pendamping dari kesehatan dan dari tokoh agama serta unsur lain," ungkap Imron.
Ia juga menekankan pentingnya pendamping berasal dari daerah yang sama dengan jamaah.
"Karena kalau yang mendampingi petugas dari luar daerah Indramayu, nanti komunikasinya terhambat dan rasa tanggung jawabnya mungkin berkurang karena beda daerah," tandasnya.
(Nana. S)
