Indramayu - Curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir kembali memicu genangan dan banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Indramayu. Air merendam permukiman, lahan pertanian, hingga mengganggu aktivitas transportasi di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Peristiwa berulang ini menegaskan bahwa banjir di Indramayu bukan lagi sekadar persoalan musiman, melainkan cerminan dari masalah mendasar dalam penataan ruang.
Ahli planologi, Hilmi Hilmansyah, menilai bahwa akar persoalan banjir di Indramayu terletak pada lemahnya aspek penataan ruang yang belum berbasis risiko bencana. Menurutnya, hingga kini perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang (rentawasdal) belum terintegrasi dengan peta kerentanan banjir dan dinamika ekologis wilayah.
"Indramayu adalah wilayah hilir dari beberapa daerah aliran sungai besar, memiliki topografi datar dengan elevasi rendah, serta berhadapan langsung dengan Laut Jawa. Secara alamiah, kawasan ini sangat rentan terhadap banjir, genangan, dan rob pesisir. Tapi kerentanan itu belum benar-benar dijadikan dasar dalam perencanaan ruang," ujar Hilmi, Selasa (27/01/2026).
Hilmi menyoroti maraknya alih fungsi lahan di kawasan rawan banjir, penyempitan sempadan sungai, pemanfaatan sempadan pantai untuk permukiman dan bangunan, serta minimnya ruang resapan. Di sisi lain, sistem drainase perkotaan dinilai belum dirancang secara adaptif untuk menampung limpasan air hujan, aliran dari hulu, maupun pengaruh pasang laut.
Hilmi juga merujuk pada hasil kajiannya yang dipublikasikan dalam jurnal perencanaan wilayah Universitas Diponegoro, yang menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran kesesuaian pemanfaatan ruang di sempadan sungai dan pesisir Indramayu. Data tersebut menguatkan bahwa persoalan banjir berkaitan erat dengan lemahnya pengendalian ruang dan inkonsistensi terhadap rencana tata ruang.
"Kalau perencanaan tidak berbasis risiko, pemanfaatan ruang dibiarkan masuk ke zona rawan, lalu pengawasan dan pengendaliannya lemah, maka banjir akan terus berulang. Solusi tidak cukup dengan pompa dan normalisasi, tapi harus dibenahi dari hulunya, yaitu sistem penataan ruang," tegasnya.
Menurut Hilmi, Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang, memperkuat integrasi peta risiko bencana dalam RTRW dan RDTR, serta membangun sistem drainase perkotaan yang adaptif terhadap kondisi hidrologi dan perubahan iklim. Penegakan aturan di kawasan lindung, sempadan sungai, dan pesisir juga harus diperkuat sebagai bagian dari strategi mitigasi jangka panjang.
"Tanpa perubahan paradigma dari reaktif ke preventif, dari pembangunan biasa ke pembangunan berbasis risiko, Indramayu akan terus 'tenggelam' setiap musim hujan." Tegasnya
Hilmi juga menjelaskan Bukan hanya oleh limpasan sungai dan curah hujan tinggi, Indramayu akan terus 'tenggelam' setiap musim hujan, tetapi juga oleh ancaman rob pesisir akibat kenaikan muka air laut yang semakin sering menggenangi kawasan pantai dan dataran rendah.
"Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata bencana alam, melainkan kegagalan tata kelola dan penataan ruang yang belum adaptif terhadap risiko hidrometeorologi dan dinamika pesisir," pungkasnya. (Wira)
