Indramayu, Sergaptarget. com Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, S.T., menegaskan pentingnya pengawasan serta penguatan program prioritas daerah dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Minggu (29/03/2026).
Ono Surono menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menghimpun berbagai usulan program dari desa dan kabupaten untuk penyusunan APBD 2027. Karena itu, peran kader partai hingga tingkat desa dinilai sangat krusial agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.
"Kami sudah mengumpulkan operator desa dan memberikan pelatihan input program melalui SIPD, mulai dari pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, penerangan jalan umum, hingga irigasi. Ini membutuhkan dukungan teman-teman DPC untuk melakukan pendampingan langsung ke desa-desa," ujarnya.
Selain fokus pada perencanaan pembangunan, Ono juga menyoroti persoalan sampah yang dinilainya semakin memprihatinkan di Kabupaten Indramayu pasca Lebaran. Ia mengaku menemukan tumpukan sampah di berbagai wilayah saat melakukan kunjungan lapangan.
"Ini sudah menjadi persoalan utama. Tidak hanya di kota besar, tetapi juga di kabupaten seperti Indramayu. Alasan klasik seperti kurangnya armada tidak bisa terus dijadikan pembenaran. APBD Indramayu masih besar, seharusnya mampu mengatasi persoalan ini," tegasnya.
Lebih lanjut, Ono turut menyoroti minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap buruh migran. Padahal, menurutnya, kontribusi remitansi pekerja migran asal Indramayu mencapai sekitar Rp10 triliun per tahun.
"Uang tersebut berputar di daerah dan memberikan dampak ekonomi besar. Maka pemerintah daerah harus hadir, mulai dari persiapan keberangkatan, perlindungan hak saat bekerja, hingga penanganan jika terjadi masalah," tambahnya.
Ia juga menyarankan agar penggunaan APBD Indramayu yang mencapai Rp3,7 triliun difokuskan pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah potensi krisis ekonomi.
"Prioritaskan ekonomi rakyat dan pelayanan dasar. Selain itu, komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi dan pusat harus diperkuat agar pembangunan lebih optimal," katanya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Sirojudin, turut menyoroti persoalan sampah yang hingga kini belum terselesaikan secara maksimal.
Ia menilai keterbatasan armada dan tenaga kerja tidak seharusnya menjadi alasan utama. Menurutnya, pemerintah daerah dapat mengambil langkah alternatif, seperti menyewa armada atau menambah tenaga melalui sistem outsourcing.
Kalau tidak ada armada, bisa dirental. Kalau kekurangan tenaga, bisa outsourcing. Yang penting ada kemauan dari pimpinan. Persoalan sampah ini sebenarnya bisa diselesaikan kalau ada komitmen," ujarnya.
Sirojudin juga mengungkapkan bahwa DPRD telah berupaya mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui berbagai rapat dan forum, namun hingga kini belum membuahkan hasil signifikan.
Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi kader sekaligus forum diskusi strategis untuk membahas berbagai persoalan daerah, mulai dari infrastruktur, lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat Indramayu.
(Nana. S)
