Indramayu, Sergaptarget.com Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu menyoroti sejumlah catatan penting terhadap nota penjelasan Bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Indramayu Fraksi PDI Perjuangan, Haji Edi Fauzi, dalam rapat paripurna, Rabu (01/04/2026).
Dalam sektor keuangan daerah, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat 2,83 persen dari target Rp 841,663 miliar menjadi Rp 865,502 miliar.
Namun, peningkatan tersebut dinilai harus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk lebih maksimal menggali potensi sumber pendapatan.
"Peningkatan ini patut diapresiasi, tetapi harus diikuti dengan langkah konkret untuk terus mengoptimalkan potensi daerah," ujar Edi Fauzi.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti meningkatnya angka pengangguran dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,47 persen pada 2025.
Kondisi ini dinilai kontradiktif dengan geliat industrialisasi serta capaian program perizinan yang bahkan melampaui target.
"Fakta ini menunjukkan bahwa investasi dan kemudahan perizinan belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Kami mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kerja sama dengan pelaku industri agar memprioritaskan tenaga kerja lokal," tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Pada sektor pendidikan, capaian program Indramayu Belajar disebut mencapai 95,40 persen.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah yang mencapai 22.686 orang.
Selain itu, program beasiswa satu mahasiswa per desa yang ditargetkan 317 penerima justru tidak terealisasi sama sekali.
"Kami meminta penjelasan dan langkah konkret pemerintah daerah untuk menekan angka anak tidak sekolah serta memastikan program beasiswa berjalan optimal," katanya.
Persoalan lingkungan juga menjadi sorotan. Meski capaian pengelolaan sampah dilaporkan mencapai 103,31 persen, Fraksi PDI Perjuangan menilai kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, dengan banyaknya tumpukan sampah dan kondisi tempat pembuangan akhir yang dinilai tidak layak.
"Angka capaian tersebut patut dipertanyakan jika realitasnya masih terjadi penumpukan sampah di berbagai wilayah," ujar Edi.
Dalam aspek birokrasi, meski reformasi birokrasi disebut meraih predikat memuaskan, Fraksi PDI Perjuangan menilai masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Hal ini dinilai berdampak pada kinerja dan pelayanan publik.
"Manajemen talenta seharusnya mampu mengisi kekosongan jabatan secara definitif. Namun, kondisi ini menunjukkan reformasi birokrasi belum berjalan optimal," ucapnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritisi capaian penyediaan air bersih yang mencapai 124,96 persen.
Mereka menilai kinerja Perumdam Tirta Dharma Ayu belum maksimal, ditandai dengan keluhan masyarakat terkait kualitas air yang keruh hingga distribusi yang tidak lancar.
Selain itu, dalam penanganan banjir, capaian program dinilai tidak sejalan dengan data di lapangan. Jumlah desa terdampak banjir justru meningkat dari 17 desa pada 2024 menjadi 23 desa pada 2025.
"Ini menunjukkan lemahnya mitigasi bencana. Pemerintah daerah harus lebih serius dalam penataan sistem drainase, terutama di wilayah perkotaan," katanya.
Secara keseluruhan, Fraksi PDI Perjuangan menilai terdapat kesenjangan antara capaian angka program dengan realitas di masyarakat.
Mereka juga menyoroti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
"Kami mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas pemerintah daerah agar benar-benar menyentuh permasalahan masyarakat dan rasa keadilan pungkasnya.
(Nana. S)
