Indramayu, Sergaptarget.com
Petani tambak Indramayu yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) berencana menggelar aksi lanjutan terkait Penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura. Adapun Jumlah massa yang akan diturunkan di Aksi lanjutan ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 ribu orang.
Hatta selaku koordinator umum aksi mengatakan kepada awak media Aksi lanjutan ini digelar karena belum adanya kejelasan atas tuntutan yang mereka sampaikan.
sampai berita ini diturunkan belum ada kejelasan, jadi dalam waktu dekat kami kemungkinan akan menggelar aksi yang lebih besar, dengan massa di atas 10.000 orang,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Menurut Hatta, sebelumnya Bupati Indramayu, Lucky Hakim, sempat merespons aksi saat kami menyerakan tiga karung koin receh sebagai pengganti kerusakan fasum akibat demo kemarin dan bupati berencana akan memfasilitasi pertemuan.
Kami KOMPI meminta agar dalam pertemuan tersebut turut dihadiri pimpinan DPRD Indramayu, termasuk ketua fraksi dan komisi.
Namum Permintaan tersebut tidak terpenuhi kami menunggu hingga larut malam, dan ahirnya pertemuan tersebut batal digelar. Penjadwalan ulang pada Rabu (8/4) pun sebagai lanjutan belum juga menghasilkan kejelasan yang diharapkan.
Untuk ituh KOMPI memastikan aksi lanjutan akan tetap digelar di Pendopo Indramayu dan dalam waktu dekat akan melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian.
“Kami akan terus menuntut keberpihakan pemimpin terhadap nasib kami sebagai penggarap tambak,” tegas Hatta.
Ia juga menyinggung kasus petani penggarap Perhutani yang terdampak proyek Pertamina dan mendapatkan ganti untung hingga Rp600 juta per hektare. Menurutnya, proyek PSN seharusnya memberikan kejelasan dan keadilan yang serupa bagi masyarakat terdampak.
“Kami akan memperjuangkan hak kami. Jika hak kami dirampas, tentu akan kami lawan,” tandasnya.
Untuk sementara, KOMPI masih fokus menggelar aksi di Indramayu. Namun tidak menutup kemungkinan mereka membawa tuntutan hingga ke tingkat pusat apabila tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah.
(Nana. S)
