BIG BOS BOBO Mencuat! Diduga Tampung Timah Ilegal di DAS Batu Rusa, Siapa Bos Besarnya?

Berita Terkini

BIG BOS BOBO Mencuat! Diduga Tampung Timah Ilegal di DAS Batu Rusa, Siapa Bos Besarnya?

BANGKA – Aktivitas tambang timah ilegal jenis Ponton Isap Produksi (PIP) yang diduga beroperasi di kawasan Daerah Aliran Sungai ...

Postingan Populer

Senin, 16 November 2026

BIG BOS BOBO Mencuat! Diduga Tampung Timah Ilegal di DAS Batu Rusa, Siapa Bos Besarnya?


BANGKA – Aktivitas tambang timah ilegal jenis Ponton Isap Produksi (PIP) yang diduga beroperasi di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batu Rusa, Desa Jade, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, menjadi sorotan. Kegiatan penambangan yang berlangsung di sepanjang aliran sungai tersebut bukan lagi menjadi rahasia bagi masyarakat sekitar.

Di balik alasan klasik mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, muncul persoalan serius terkait dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin yang berpotensi merugikan negara serta mengancam kelestarian lingkungan perairan.
Berdasarkan penelusuran Tim Investigasi Awak Media pada Minggu (15/11/2026), melalui jalur Desa Kimak, tepatnya di kawasan perkebunan kelapa sawit milik salah seorang warga yang berada di pinggiran sungai, ditemukan sebuah pos sederhana beratapkan terpal plastik hitam.
Pos tersebut diduga difungsikan sebagai tempat penimbangan sekaligus transaksi pembelian biji timah hasil penambangan. Dari keterangan salah seorang warga sekitar yang diwawancarai tim investigasi, lokasi penampungan tersebut dikenal dengan sebutan Big Bos BOBO.

Tim investigasi kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada sosok yang disebut sebagai Big Bos BOBO di pondok tersebut. Di lokasi terlihat sejumlah perlengkapan berupa timbangan dan karung yang diduga dipersiapkan untuk menampung hasil timah dari para penambang.

Dalam keterangannya kepada tim investigasi, sosok tersebut menyebutkan bahwa hasil timah saat ini mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengungkapkan bahwa harga pembelian timah dari penambang berada di kisaran Rp200 ribuan, meskipun tidak menyebutkan angka pastinya.

Namun, persoalan tidak berhenti pada aktivitas penimbangan dan pembelian di tingkat lapangan.

Dugaan Rantai Kolektor, Siapa Pengendali di Atasnya?

Dari hasil penelusuran di lapangan, muncul dugaan bahwa Big Bos BOBO bukanlah mata rantai terakhir dalam aktivitas perdagangan timah tersebut. Hasil pembelian diduga kembali disetorkan kepada pihak lain yang memiliki jaringan lebih besar.

Jika dugaan ini benar, maka aparat penegak hukum perlu menelusuri lebih jauh alur distribusi dan perdagangan timah tersebut. Siapa pihak yang berada di atasnya? Ke mana hasil timah itu disalurkan? Apakah terdapat jaringan penampungan yang lebih besar di balik aktivitas tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui penyelidikan aparat penegak hukum, bukan sekadar berhenti pada aktivitas penambangan maupun penimbangan di tingkat bawah.
Tim Investigasi Awak Media mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Bangka, agar tidak menutup mata dan segera melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dugaan aktivitas penambangan serta jaringan kolektor timah yang berada di kawasan DAS Batu Rusa.

Sebab, apabila aktivitas tersebut terbukti tidak memiliki izin dan memenuhi unsur pelanggaran hukum, dampaknya bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara dari sektor penerimaan dan pajak, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan.

Kerusakan aliran sungai, terganggunya ekosistem perairan, hingga ancaman terhadap flora dan fauna yang hidup di habitat tersebut menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap sepele.

Pasal 161 UU Minerba Jadi Peringatan
Secara hukum, aktivitas penampungan dan perdagangan mineral hasil pertambangan tanpa izin dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, serta penjualan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin resmi, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Selain itu, Pasal 164 UU Nomor 3 Tahun 2020 juga mengatur kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, serta kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, penelusuran terhadap dugaan jaringan perdagangan timah ilegal perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aktivitas penambangan, penampungan, pembelian, hingga pihak yang diduga menjadi penerima akhir hasil tambang.

APH Jangan Hanya Berhenti di Lapisan Bawah
Publik kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan DAS Batu Rusa. Penindakan seharusnya tidak hanya menyasar pekerja atau pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih besar dalam rantai perdagangan timah tersebut apabila ditemukan bukti yang cukup.

Jangan sampai persoalan tambang ilegal terus menjadi fenomena berulang, sementara kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara terus berlangsung.

Tim Redaksi Investigasi Awak Media membuka ruang koreksi dan hak jawab kepada pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini, guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(HR/TIM)