Indramayu Luncurkan Sinergi Transparansi Dana Desa Lewat Program “Jaga Desa”

INDRAMAYU, Sergaptarget.com –

Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Kejaksaan Negeri Indramayu mengambil langkah strategis demi menciptakan tata kelola dana desa yang bersih dan transparan. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama, kedua pihak sepakat memperkuat pengawasan dan pengamanan dana desa lewat penerapan sistem Real Time Monitoring Village Management Funding Dana Desa (Jaga Desa).

Penandatanganan yang berlangsung penuh khidmat ini dihadiri langsung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim, Wakil Bupati H. Syaefudin, serta Kepala Kejari Indramayu Arief Indra Kusuma, S.H. Turut hadir jajaran Forkopimda seperti Kapolres AKBP Ari Setyawan Wibowo, Sekda Aep Surahman, dan para kepala dinas serta camat, kepala desa, dan perangkat desa se-Kabupaten Indramayu. Bahkan Ketua BAZNAS H. Aspuri pun turut memberikan dukungan.

Misi: Dana Desa Tepat Guna dan Tepat Sasaran

Langkah kolaboratif ini menandai komitmen kuat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga agar setiap rupiah dana desa benar-benar digunakan untuk kemaslahatan warga. Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa program Jaga Desa bukan sekadar pengawasan, tetapi juga pemberdayaan.

Kita ingin desa-desa di Indramayu menjadi garda terdepan pembangunan yang bersih dan terpercaya. Dana desa bukan hanya anggaran, tapi harapan rakyat. Dan kita harus menjaga harapan itu," tegas Lucky Hakim.

Jaga Desa: Inovasi Pengawasan Digital

Program Jaga Desa merupakan inisiasi dari Kejaksaan Agung yang kini diperluas implementasinya di tingkat daerah. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time atas proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga realisasi. Dengan teknologi digital, praktik korupsi, mark-up, dan penyelewengan dana menjadi lebih mudah dideteksi dan dicegah.

Kepala Kejari Indramayu, Arief Indra Kusuma, menambahkan bahwa sinergi ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan rasa aman kepada perangkat desa dalam bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi mendampingi agar dana desa benar-benar menjadi berkah bagi masyarakat. Transparansi itu kekuatan, bukan beban," ujar Arief.

Empat Tujuan Utama Program "Jaga Desa"

1. Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

2. Mencegah Penyelewengan atau penyalahgunaan dana.

3. Membangun Kepercayaan Publik terhadap pemerintahan desa.

4. Mendorong Kesejahteraan Desa melalui pengelolaan keuangan yang tepat sasaran.

Dukungan Penuh dari Semua Pihak

Kegiatan ini juga menjadi simbol kuatnya komitmen semua stakeholder di Indramayu dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik. Camat, kepala desa, dan perangkat desa menyatakan siap untuk terlibat aktif dalam program ini. Begitu pula dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang akan menjadi jembatan koordinasi teknis di lapangan.

Menuju Desa Mandiri dan Berintegritas

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, Kabupaten Indramayu telah menegaskan diri sebagai salah satu daerah yang progresif dalam hal transparansi dana desa. Diharapkan ke depan, program ini bisa menjadi model percontohan nasional dalam tata kelola anggaran desa yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.

"Dana desa bukan untuk dikuasai, tapi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat desa. Dan hanya dengan sinergi kita bisa menjaga amanah itu."

(Asep Yana.S)

Read More

Semangat Sinergi, Lapas Pasir Pangarayan Hadiri Puncak HUT Bhayangkara ke-79 di Rokan Hulu

Rokan Hulu – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan turut ambil bagian dalam kegiatan puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang diselenggarakan di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu pada Selasa (01/07/2025). Kepala Lapas Efendi Parlindungan Purba diwakili oleh Kasubag Tata Usaha, Suharno, dalam menghadiri kegiatan tersebut.

Upacara berlangsung dengan penuh khidmat dan semangat nasionalisme, dipimpin langsung oleh Kapolres Rokan Hulu, AKBP Emil Eka Putra, yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Dalam amanatnya, AKBP Emil Eka Putra menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas wilayah.

"HUT Bhayangkara ke-79 ini menjadi momentum refleksi bagi kami untuk terus memperkuat kemitraan dengan seluruh elemen, termasuk Lapas, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," ujar Kapolres Rohul.

Peringatan ini juga dihadiri oleh Bupati Rokan Hulu, H. Sukiman Anton, Wakil Bupati H. Syafarudin Poti, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya, yang menunjukkan soliditas dan sinergi antara instansi di Kabupaten Rokan Hulu.

Kasubag Tata Usaha Lapas Pasir Pangarayan, Suharno, menyampaikan apresiasinya atas undangan dan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dengan lancar dan meriah.

"Kami dari Lapas Pasir Pangarayan merasa terhormat dapat berpartisipasi dalam peringatan HUT Bhayangkara ini. Semoga sinergi antara Polri dan Lapas semakin kuat demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif," ungkap Suharno.

Partisipasi Lapas dalam momen penting ini merupakan bentuk dukungan terhadap semangat Bhayangkara dalam menjaga keamanan negara, sekaligus mempererat hubungan kelembagaan di tingkat daerah.

Read More

Formatur KUD Dayo Mukti Semakin Diktator, Pecat Karyawan Tanpa alasan Hukum

Tim Formatur KUD Dayo Mukti yang diketuai Azhar semakin Diktator dan Semena-mena. Kediktatoran Formatur ini dibuktikan main pecat dan memberhentikan anggota KUD tanpa peringatan dan kesalahan.

Hal ini diakui Paito Anggara dan Paruhum Nasution. Kedua anggota KUD Dayo Mukti ini diberhentikan pertanggal 5 Juni 2025  tanpa ada peringatan dan kesalahan yang dilakukannya.

"Ya kami diberhentikan pertanggal  5 Juni 2025 dan suratnya baru kami terima tanggal 24 Juni 2025" ujar Paito kepada media di PN Pasir Pengaraian Selasa (24/6/25.

Ketika ditanya kenapa dipecat Paito hanya mengangkat bahu tanda dia tidak mengerti begitupun Paruhum Nasution hanya menggelang kepala.

"Kami bingung, buat kegaduhan tidak, melanggar AD/ART pun tidak. Bisa jadi karena  Tim Formatur tidak suka saya kritik sebab dilahirkan dari anak haramnya Rapat Anggota" Ujar Paito.

Ini bukti kediktatoran TIm Formatur dan dan mereka yang ikut tandatangan pemecatannya haram hukumnya jadi pengurus KUD Dayo Mukti, tegas Paito.

Ditempat terpisah Indra Ramos, SHI ketika dimintai komentarnya menyatakan ini bukti kezaliman Tim Formatur yang terpilih melalui proses politik yang haram. Sudah menjadi rahasia umum pemilihan Tim Formatur dengan memberhentikan Pengurus sah KUD Dayo Mukti adalah melanggar hukum dan didorong syahwat bagi bagi kekuasaan papar Indra Ramos

***RED****

Read More

Veazanol Kosuma Resmi Jabat Anggota MPDN Rokan Hulu, Dilantik Oleh Kakanwil Kemenkum Riau

WWW.SERGAPTARGET.COM ROHUL

Pekanbaru - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Johan Manurung, secara resmi melantik Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Pasir Pangarayan, Veazanol Kosuma, sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Rokan Hulu. Pelantikan dilangsungkan di Aula Ismail Saleh, Kantor Wilayah Kemenkum Riau, pada Senin (30/6/2025).

Acara pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran Kanwil Kemenkum Riau, pejabat struktural, serta tamu undangan dari berbagai instansi terkait. Penunjukan Veazanol Kosuma sebagai anggota MPDN Rokan Hulu dinilai sebagai bentuk kepercayaan terhadap integritas dan dedikasi yang selama ini ia tunjukkan dalam tugas-tugas pemasyarakatan.

Kepala Kanwil Kemenkum Riau dalam sambutan menyampaikan apresiasi sekaligus pesan moral kepada para pejabat yang baru dilantik.

"Selamat kepada seluruh pejabat yang hari ini resmi dilantik. Saya harap Saudara sekalian dapat menjalankan amanah ini dengan profesionalisme tinggi, integritas yang kokoh, dan tanggung jawab penuh terhadap masyarakat dan negara," ujar Johan dengan penuh harap.

"Saya merasa terhormat atas kepercayaan ini. Tentunya ini menjadi tanggung jawab besar dalam memastikan pengawasan terhadap profesi notaris berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga profesionalisme," ujar Veazanol.

Sementara itu, Kepala Lapas Pasir Pangarayan, Efendi Parlindungan Purba, menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas pelantikan salah satu pegawai nya tersebut.

"Kami bangga atas dilantiknya Pak Veazanol sebagai anggota MPDN. Ini menunjukkan bahwa jajaran Lapas Pasir Pangarayan diakui kompetensinya tidak hanya di bidang pemasyarakatan, tetapi juga dalam struktur pengawasan hukum yang lebih luas. Kami yakin beliau akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab," ungkap Kalapas.

Pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antar lembaga dalam penegakan dan pengawasan hukum di wilayah Rokan Hulu, serta menjadi motivasi bagi jajaran pegawai pemasyarakatan untuk terus berprestasi dan berkontribusi di berbagai bidang.

***Hobbi Pargaulan***

Read More

Kapolresta Cirebon Pimpin Upacara Korps Rapot Kenaikan Pangkat Periode Juli 2025

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, memimpin Upacara Korps Rapot Kenaikan Pangkat Periode Januari 2025 di Mapolresta Cirebon, Senin (30/6/2025). Dalam upacara tersebut sebanyak 90 personel Polresta Cirebon dan Polsek jajaran dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dari sebelumnya.

Di antaranya, satu personel naik pangkat dari AKP ke Kompol, satu personel naik pangkat dari IPDA ke IPTU, satu orang naik pangkat menjadi IPDA dari AIPTU, 15 orang naik pangkat dari AIPDA ke AIPTU, 62 orang naik pangkat dari BRIPKA ke AIPDA, sembilan orang naik pangkat dari BRIPDA ke BRIPTU, dan satu ASN Polresta Cirebon.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, mengatakan, kenaikan pangkat kali ini patut disyukuri. Pasalnya, hal itu merupakan hasil kerja keras, dedikasi dan pengabdian para personel selama ini sehingga mendapat ganjaran dari Negara.

Karenanya, kenaikan pangkat harus dijadikan momentum untuk meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja. Terutama dalam hal melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat yang menjadi tugas utama Polri.

"Konsekuensi naik pangkat ini membuat tugas yang diemban semakin berat, sehingga harus meningkatkan kinerjanya demi kemajuan Polri, khususnya Polresta Cirebon," kata Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H.

Ia mengatakan, para personel juga harus selalu menjaga nama baik institusi dan menjadi teladan bagi masyarakat serta sesama anggota Polri. Pasalnya, seiring dengan kenaikan pangkat terdapat tanggung jawab yang lebih tinggi dibanding sebelumnya.

"Saya selaku pimpinan Polresta Cirebon mengucapkan selamat dan berharap seluruh personel yang naik pangkat selalu memberikan pengabdian terbaiknya kepada masyarakat. Sehingga kelak dapat diceritakan kepada anak cucu sebagai suatu kebanggaan," ujar Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H.((Babil))

Read More

Warga Lokal Mampu, Tapi Tak Dilibatkan: OKP Soroti Pekerjaan Non-Teknis di PT WIP

Indramayu – Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kecamatan Losarang menggelar audiensi dengan pihak manajemen PT Wiratama Indramayu Perkasa (WIP) di Kantor Perusahaan yang berlokasi di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, pada Senin 30 Juni 2025

Audiensi ini menjadi penanda sikap tegas pemuda Losarang dalam memperjuangkan hak masyarakat lokal untuk memperoleh kesempatan kerja yang adil dan terbuka di kawasan industri Losarang.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Losarang, Nursono, SE, menegaskan pentingnya pembangunan kawasan industri sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, kehadiran industri menjadi harapan baru masyarakat, terutama generasi muda, untuk mendapatkan pekerjaan layak dan kehidupan yang lebih sejahtera.

"Kami mendukung penuh segala bentuk investasi di Losarang karena itu membuka banyak lapangan kerja. Tapi ironis jika warga lokal hanya jadi penonton di kampung halamannya sendiri," ujar Nursono dalam audiensi.

Namun, Nursono menyayangkan munculnya praktik kotor dalam proses rekrutmen tenaga kerja, seperti pungutan liar dan praktik percaloan, baik yang dilakukan oleh oknum internal perusahaan maupun pihak luar. Praktik semacam ini dinilainya mencederai harapan masyarakat dan merusak iklim kepercayaan terhadap perusahaan dan pemerintah.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, aliansi OKP se-Kecamatan Losarang menyuarakan tiga tuntutan utama. Pertama, proses rekrutmen tenaga kerja harus dilakukan secara terbuka dan transparan. 

Kedua, masyarakat Losarang harus diprioritaskan dengan kuota khusus minimal 70 persen dari total kebutuhan tenaga kerja. 

Ketiga, perusahaan harus bersikap tegas dalam memberantas percaloan, baik dari dalam maupun luar perusahaan.

Berikut versi yang telah diperbaiki agar lebih enak dibaca, mengalir, dan tetap mempertahankan maksud aslinya:

Ami, selaku Humas PT Wiratama Indramayu Perkasa (WIP), menjelaskan "Memang, PT WIP ini adalah perusahaan baru. Jadi, baik infrastruktur maupun sistem manajemen, semuanya masih dalam tahap awal dan pengembangan.

Namun, kami sudah memiliki arah yang jelas. Setiap karyawan, baik WNA maupun WNI, yang bekerja di sini wajib terlebih dahulu terdata dan dilaporkan ke PT WIP.

Kami berharap dengan adanya audiensi seperti ini, progres perusahaan bisa berjalan lebih cepat dan terarah. Karena ke depan, seluruh aktivitas karyawan dan kegiatan perusahaan memang akan bermuara ke kawasan industri yang kami kembangkan.

Dengan audiensi ini juga, kami berkomitmen untuk mempercepat realisasi rencana-rencana yang sudah disusun.

Harapan kami setelah pertemuan hari ini adalah, semua kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, begitu juga kebutuhan masyarakat—khususnya masyarakat Losarang.

Kami ingin semua pihak bisa tumbuh bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika perusahaan mendapatkan keuntungan, masyarakat pun harus turut merasakannya."

Sementara Ayounxs Suherman, Humas Karang Taruna Kecamatan Losarang, menambahkan bahwa selain ketiga poin di atas, mereka juga mendorong perusahaan untuk menyelenggarakan sosialisasi rekrutmen tenaga kerja yang melibatkan semua unsur, mulai dari Kuwu, Muspika, Disnaker, hingga OKP se-Kecamatan Losarang.

"Kita ingin ada keterlibatan semua unsur, supaya tidak ada ruang gelap dalam proses rekrutmen. Apalagi anak-anak muda di Losarang selalu menanyakan kami soal peluang kerja, sementara informasi yang beredar sangat minim," ungkap Ayounxs.

Ia juga menyinggung tentang praktik tidak adil dalam pemberdayaan tenaga kerja non-teknis, seperti pekerja angkut dan tukang cor.

"Masa iya, pekerjaan kasar saja bukan orang lokal yang dipekerjakan? Padahal warga sini juga mampu," kritiknya.

OKP Losarang menegaskan bahwa gerakan ini bukan anti-investasi, melainkan bagian dari upaya kolaboratif agar pembangunan kawasan industri membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan justru meninggalkan mereka sebagai penonton.

"Ini perjuangan generasi muda agar pembangunan tidak meninggalkan warga asli. Kita ingin industri tumbuh bersama rakyat, bukan menggantikan mereka," tutup Ayounxs. (Wira) 

Read More

Doa Bersama untuk Keberkahan Pembangunan Rumah Dede Nurhanti dan Imron

Cirebon, SERGAP TARGET - Doa bersama yang dipimpin oleh Lebe Disa di Desa Orimalang, Kecamatan Jamblang, Cirebon, untuk mendoakan pembangunan Rumah Dede Nurhanti, merupakan momen yang penuh makna dan kebersamaan. Semoga doa-doa yang dipanjatkan dapat membawa keberkahan dan kemudahan dalam proses pembangunan rumah tersebut, serta memberikan kekuatan dan kesabaran bagi Dede Nurhanti dan Imron juga keluarga 30/6/2025.

Acara doa bersama yang dihadiri oleh sekitar 100 orang, termasuk kerabat, saudara, dan tetangga, menunjukkan solidaritas dan kepedulian yang besar terhadap Dede Nurhanti. Semoga kehadiran mereka dapat memberikan dukungan moral dan spiritual yang kuat bagi Dede Nurhantidan Imron juga  keluarga dalam proses pembangunan rumah. Aamiin. 

Setelah doa bersama, dilanjutkan dengan makan-makan dan ngopi bersama, menjadi momen yang sangat menyenangkan untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Semoga acara ini dapat memperkuat tali persaudaraan dan memberikan energi positif bagi semua yang hadir. Makan-makan dan ngopi bersama juga menjadi ajang untuk berbagi cerita dan pengalaman, serta menikmati kebersamaan dengan gembira.((Babil))

Read More

Pemkab Rohul Serahkan SK 1.461 PPPK Tahap I Formasi Tahun 2024

Rokan Hulu - Apel dalam rangka penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I Tahun Anggaran 2024 dipimpin secara langsung oleh Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM di Halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Senin (30/06/2025).

SK diserahkan secara simbolis oleh Bupati Rokan Hulu Anton, adapun PPPK tahun anggaran 2024 berjumlah 1.461 Orang yang terdiri dari 1.116 Formasi tenaga teknis, 288 Fungsional Guru dan 57 fungsional Kesehatan.

Apel Dihadiri oleh Sekretaris Daerah Muhammad Zaki S.STP, M.Si, Para asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala OPD serta camat di lingkungan Pemkab Rohul, selain itu, Area Kantor Bupati juga di padati oleh Keluarga dan  yang ingin mengucapkan selamat atas penerimaan SK PPPK.

Dalam arahannya Bupati Rokan Hulu Anton mengatakan bahwa Hari ini adalah hari yang penuh makna bukan hanya PPPK  yang menerima SK tetapi juga bagi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu karena hari ini menerima tambahan kekuatan baru orang-orang pilihan yang siap bergabung dalam barisan pelayanan masyarakat.

"SK yang diterima hari ini bukan hanya selembar kertas di dalamnya ada harapan rakyat ada amanah negara dan ada tanggung jawab yang tidak ringan, menjadi ASN termasuk PPPK bukanlah status atau pekerjaan ini adalah amanah dan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan daerah" ucapnya. 

Anton menegaskan kepada 1.461 orang PPPK untuk Jangan hanya Bangga telah menjadi ASN tapi buktikan bahwa kehadiran PPPK ini membawa manfaat nyata bagi pelayanan publik.

 

"Saya tahu bahwa saudara sekalian telah melalui proses panjang penuh perjuangan dan doa puluhan tahun mengabdi menjadi tenaga honorer maka perlu ingat bahwa penerimaan SK hari ini bukanlah akhir tetapi awal dari tanggung jawab besar yang harus diemban dengan integritas loyalitas dan profesionalisme" jelasnya.

Bupati Anton mengajak seluruh PPPK yang baru menerima SK agar  bekerja dengan hati, layani masyarakat dengan sepenuh jiwa dan menjadi bagian dari perubahan yang membawa Rokan Hulu ke arah yang lebih baik. 

"Tugas kalian tidak mudah, masyarakat semakin cerdas, tantangan pelayanan publik makin kompleks tapi saya percaya kalian bisa menjadi bagian dari perubahan yang positif asal bekerja dengan hati, jujur disiplin dan tidak cepat menyerah dimanapun di tempatkan, Buatlah perbedaan jangan hanya mengisi tempat terapi berikan warna perubahan untuk daerah dan masyarakat Rokan Hulu" tutup nya.

Apel di tutup dengan foto bersama Bupati dan pejabat dengan seluruh Pegawai PPPK yang baru, pada kesempatan tersebut Bupati Anton juga berSelfie dengan Para PPPK tersebut 

***Hobbi Pargaulan****

Read More

Golkar Indramayu Panas! Surat PAW Beredar, Sekretaris Klaim Tidak Pernah Menandatangani Surat Itu!

Indramayu – Polemik panas tengah mengguncang internal Partai Golkar Kabupaten Indramayu setelah beredarnya surat keterangan yang menyatakan tidak adanya konflik dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD periode 2024-2029.

Surat bernomor SKet-50/DPD/GOLKAR/VI/2025 itu ditandatangani oleh Plt. Ketua DPD Golkar Indramayu, H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, ST, dan Sekretaris DPD, Drs. H. Muhaemin, M.Si. Tapi yang mengejutkan, Muhaemin secara terbuka menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut. 

"Saya setuju dengan isi suratnya. Tidak ada konflik. Tapi saya tidak merasa menandatangani. Kok bisa ada tanda tangan saya di situ?" ungkap Muhaemin kepada media, Senin (30/6).

Muhaemin menduga kuat bahwa tanda tangan dalam surat itu adalah hasil pemindaian digital (scan). Meski begitu, ia mengaku belum melihat langsung fisik dokumen tersebut.

"Kalau palsu, saya belum bisa bilang. Tapi bisa jadi hasil scanning. Kita akan cek," tambahnya.

Surat itu sendiri menegaskan tidak adanya konflik antara almarhum Drs. H. Haryono, M.Si dengan penggantinya, H. Tatang Sutardi, S.Sos., M.Si, dalam proses PAW. Muhaemin sepakat, bahwa secara aturan, ketika seorang anggota DPRD wafat, posisi otomatis digantikan oleh peraih suara terbanyak berikutnya, dalam hal ini Tatang.

Namun ia menyoroti prosedur administratif yang dianggap tidak sesuai mekanisme.

"Lazimnya surat partai ditandatangani sekretaris dulu, baru ketua. Kok bisa kebalik atau bahkan tanpa sepengetahuan saya? Ini harus diklarifikasi," tegasnya.

Muhaemin menegaskan akan segera melakukan koordinasi internal dengan pimpinan dan sekretariat DPD Golkar Indramayu. Ia menyayangkan kurangnya koordinasi yang justru memicu isu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sederhana.

"Saya waktu itu sudah pulang haji, di rumah. Harusnya tinggal koordinasi. Kenapa tidak dilakukan?" pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Ketua DPD Golkar Indramayu belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan penggunaan tanda tangan tanpa izin tersebut. Publik dan kader partai kini menanti klarifikasi langsung dari pimpinan DPD Golkar Indramayu. (Wira) 

Read More

Pererat Hubungan Baik Dengan Warga, Babinsa Kemlayan Laksanakan Patroli Dan Sambang Warga

Surakarta - Babinsa Kemlayan Koramil 03/Serengan  Kodim 0735/Surakarta Serka Priyanto  melaksanakan patroli dan sambang warga diwilayah binaan dengan Ibu Niken di RT 02 RW 03 Kelurahan Kemlayan Kota Surakarta,Senin  (30/06/2025).

Serka Priyanto mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata kedekatan Babinsa dengan warga sekitar guna menjalin komunikasi sosial yang inten, agar segala informasi yang berkembang dilingkungan setempat, dapat kita kumpulkan serta menjadi bahan dasar kita untuk memantau situasi dan kondisi wilayah kelurahan Kemlayan.

"Selain itu juga melalui kegiatan ini kami mengedukasi kepada warga sekitar untuk tetap guyup rukun dalam bermasyarakat satu dengan lainya,saling membantu dan gotongv royong apabila ada kegiatan dilingkungannya,dengan demikian akan tercipta suasana lingkungan aman,damai dan tentram."katanya.

"Adapun tujuan dari sambang warga salah satunya demi terwujudnya situasi yang aman dan nyaman,kegiatan patroli dan sambang warga ini rutin dilaksanskan  sebagai Babinsa,selain itu juga kita dapat memantau perkembangan keamanan wilayah."tutupnya.

Penulis : Arda 72

Read More