All Posts | Sergap Target

Berita Terkini

Minggu Kasih, Polresta Cirebon Pererat Silaturahmi dengan Jemaat Gereja Isa Almasih Jamblang

Kabupaten Cirebon – Dalam upaya mempererat silaturahmi dan menjaga kerukunan antarumat beragama, Polresta Cirebon menggelar kegi...

Postingan Populer

Jumat, 20 November 2026

Kampanye Calon Kepala Desa Sudungdewo, Kretek, Diwarnai Sambutan Para Kyai, Serukan Pilkades Damai dan Kondusif



WONOSOBO – Kegiatan kampanye calon Kepala Desa Sudungdewo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, berlangsung dengan diwarnai sambutan dari sejumlah kyai Desa Sudungdewo.
Kehadiran para tokoh agama tersebut memberikan warna tersendiri dalam kegiatan kampanye.( 20/11/2026 )

Dalam sambutannya, para kyai menyampaikan pesan-pesan keagamaan, persatuan, serta pentingnya menjaga kerukunan dan persaudaraan di tengah masyarakat, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Para tokoh agama juga diharapkan dapat menjadi penyejuk masyarakat agar perbedaan pilihan politik tidak menimbulkan perpecahan maupun perselisihan antarwarga.

Kampanye ini menjadi momentum bagi calon kepala desa untuk memperkenalkan diri, menyampaikan gagasan, serta memaparkan program dan visi misi dalam membangun Desa Sudungdewo ke depan.

Calon kepala desa Sudungdewo H Misrun dalam sambutanya menyatakan tidak akan mengolah tanah bengkok dan akan di serahkan kemasyarakat,di buktikan dengan tanda tangan komitmen,langsung di hadapan para pendukungnya 

"Program pembangunan infrastruktur jalan dan juga Penerangan akan segera di kerjakan begitu di Lantik,ujarnya.

Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilih secara bijak, tanpa adanya tekanan maupun pengaruh yang dapat mengganggu proses demokrasi.
Dengan adanya pesan persatuan dari para kyai dan tokoh masyarakat, diharapkan Pilkades Desa Sudungdewo dapat berjalan aman, damai, tertib, dan demokratis.
Pilkades bukan sekadar menentukan pemimpin, tetapi juga menjadi momentum menjaga persaudaraan dan membangun masa depan desa bersama-sama.

Arifin/Tim KJN

Jumat Berbagi, Polantas Polres Rohul Turun Ke Pasir, Bukan Hanya Jaga Jalan Tapi Juga Jaga Hati Masyarakat



ROKAN HULU - Bukan hanya soal tilang dan rambu lalu lintas. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, Satlantas Polres Rokan Hulu membuktikan bahwa Polantas juga punya hati untuk masyarakat.

Dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Rohul, AKP Denny Maulana Saputra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., personel Polantas turun langsung ke pemukiman warga di sekitar Pasir Pengaraian dalam rangka Jumat Berbagi 


"Polantas Bersama Masyarakat, Berbagi Bersama. Kami tidak hanya hadir di jalan raya, tapi kami juga ingin hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan," ujar AKP Denny Maulana saat di temuin awak media, Jumat,(20/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, tampak personel Satlantas dengan penuh kehangatan menyerahkan bantuan paket sembako, telur, dan kebutuhan pokok lainnya kepada warga lanjut usia dan warga kurang mampu.

Senyum haru pun tak bisa disembunyikan warga saat menerima langsung bantuan dari tangan para Polantas.

Salah satu momen yang paling menyentuh terlihat saat personel Polantas menyerahkan satu papan telur dan sembako kepada seorang kakek dan seorang nenek di depan rumah sederhana mereka. Tidak ada jarak, tidak ada sekat. Hanya ada kehangatan antara polisi dan rakyatnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program "Polantas Bersama Masyarakat" Polres Rokan Hulu yang rutin digelar setiap Jumat.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si. melalui Kasat Lantas berharap, kegiatan kecil ini bisa membawa manfaat besar dan semakin mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.

"Semoga apa yang kami berikan hari ini bisa sedikit meringankan beban warga. Kami ingin masyarakat tahu, Polri itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dicintai dan selalu hadir saat masyarakat membutuhkan," tegas AKP Denny.

Dengan adanya Jumat Berbagi ini, Satlantas Polres Rohul membuktikan bahwa tugas polisi tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menebar kebaikan dan kepedulian sosial. Polantas Hadir, Masyarakat Tersenyum!

***Hobbi Pargaulan***

Kurang dari Setahun, Residivis Narkoba Kembali Ditangkap Polsek Kepenuhan, 39 Paket Sabu 13,47 Gram Disita




ROKAN HULU – Tim Polsek Kepenuhan berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di sebuah warung milik warga di kawasan PT Alai, Desa Kepenuhan Barat Mulya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Rabu (18/11/2026) sore. Dalam pengungkapan tersebut, dua pria berinisial M (36) dan AS (33) diamankan bersama 39 paket sabu dengan berat kotor 13,47 gram serta sejumlah barang bukti lainnya.



Pengungkapan berawal pada Rabu sekira pukul 15.05 WIB, saat tim Polsek Kepenuhan mengamankan tersangka M di warung miliknya. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 39 plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,47 gram, satu helai kaos kaki warna hitam, satu kaleng minyak rambut merek Belagio Pomade warna biru, tiga plastik klip bening, serta satu unit handphone Infinix Smart 9 warna biru muda.

Tersangka M diketahui merupakan residivis kasus narkotika yang kembali berurusan dengan hukum dalam kurun waktu kurang dari setahun. Hal ini menjadi perhatian kepolisian dalam upaya memberantas peredaran narkotika yang terus meresahkan masyarakat.

Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan dan sekira pukul 15.40 WIB berhasil mengamankan seorang pria lainnya berinisial AS. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan uang tunai sebesar Rp177.000 dari kantong celana tersangka.

Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika, berupa satu unit handphone Samsung warna hitam, satu unit handphone Vivo warna biru langit, satu timbangan digital, satu kotak rokok merek Progres, serta satu pack plastik klip bening.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si. melalui Kapolsek Kepenuhan IPTU Jonnes, S.H,M.M menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan upaya kepolisian dalam menindak peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, khususnya Kecamatan Kepenuhan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, kedua tersangka, yakni M dan AS, dinyatakan positif mengandung metamfetamina dan amphetamina.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 609 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Lampiran II UU RI Nomor 1 Tahun 2026 Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saat ini, kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Polres Rokan Hulu mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, guna bersama-sama menjaga lingkungan dari bahaya narkoba. 

***Hobbi Pargaulan***
*(Humas Polres Rohul)*

Polresta Cirebon Tanam 30 Pohon, Wujud Kepedulian terhadap Kelestarian Lingkungan


CIREBON – Polresta Cirebon terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan melalui kegiatan Green Policing yang diwujudkan dengan penanaman pohon dan korve lahan di Sawah Asem Pendek Blok Minjo, Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB tersebut dipimpin Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., yang diwakili oleh Kabag Ren Polresta Cirebon Kompol Acep Anda, S.H., M.H., didampingi Kabag Ops Kompol Sutarja, S.H., M.H., serta diikuti Kabag SDM Kompol Nani Kusmayati, S.H., M.H., Kasat Samapta Kompol Endang Sujana, S.H., M.H., Kasat Binmas AKP Sri Nuryati, S.H., Kasat Narkoba AKP Imanudin, S.H., M.H., para Kasi, perwira, anggota, dan ASN Polresta Cirebon.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polresta Cirebon melaksanakan korve dengan membersihkan lingkungan sekitar serta menanam sebanyak 30 bibit pohon sebagai upaya menjaga kelestarian alam, memperbaiki kualitas lingkungan, dan menciptakan kawasan yang lebih hijau dan asri.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama menyampaikan bahwa kegiatan Green Policing merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap lingkungan sekaligus upaya menanamkan kesadaran bahwa menjaga kelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama.

Melalui kegiatan tersebut, Polresta Cirebon ingin mendorong kepedulian seluruh personel terhadap lingkungan, tidak hanya melalui penanaman pohon, tetapi juga dengan membiasakan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan di sekitar tempat bertugas maupun tempat tinggal.

Program Green Policing menjadi bagian dari pendekatan pemolisian yang mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan hidup, sejalan dengan upaya mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Polresta Cirebon Ungkap TPPO, Korban Dijanjikan Gaji Rp6 Juta di Uni Emirat Arab


CIREBON – Polresta Cirebon mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab (UEA). Korban dijanjikan gaji minimal Rp6 juta per bulan, namun kenyataannya tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan dan justru mengalami kerugian hingga Rp20 juta untuk biaya kepulangan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan RY (48), warga Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, sebagai tersangka. Korban berinisial SM (51), warga Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, direkrut dan diberangkatkan melalui proses penempatan pekerja migran yang tidak sesuai ketentuan.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama menegaskan, pihaknya berkomitmen menindak tegas segala bentuk tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang memanfaatkan masyarakat dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan besar di luar negeri.

“Perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia harus dilakukan melalui prosedur resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara ilegal, terlebih apabila berujung pada eksploitasi, kerugian, maupun penderitaan bagi korban,” tegasnya.

Kasus ini bermula pada Juli 2026, ketika tersangka menawarkan kepada korban pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab. Tersangka menjanjikan proses keberangkatan yang cepat, korban akan langsung ditempatkan bekerja setelah tiba di negara tujuan, serta memperoleh gaji minimal Rp6 juta per bulan.

Untuk keperluan pemberangkatan, tersangka meminta korban menyiapkan KTP, kartu keluarga, dan surat izin suami. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada seseorang berinisial RS, warga Kabupaten Indramayu, untuk diproses pembuatan paspor dan pemeriksaan kesehatan.

Setelah paspor terbit, korban dijemput oleh utusan RS dan dibawa ke penampungan di wilayah Bekasi. Korban menginap selama satu malam sebelum diberangkatkan ke Uni Emirat Arab melalui penerbangan transit di Singapura.

Namun, sesampainya di negara tujuan, korban tidak dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan. Korban justru ditempatkan di penampungan milik agen perorangan dengan alasan tidak memiliki keterampilan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Korban kemudian meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Akan tetapi, korban diwajibkan membayar biaya ganti rugi dan kepulangan sebesar Rp20 juta. Keluarga korban akhirnya membayar biaya tersebut hingga korban berhasil dipulangkan ke Tanah Air.

Kapolresta Cirebon mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji besar, proses cepat, maupun janji langsung ditempatkan tanpa memastikan legalitas proses perekrutan dan perusahaan penempatan.

“Pastikan seluruh proses keberangkatan menjadi pekerja migran dilakukan melalui jalur resmi. Masyarakat harus memahami hak-haknya, mengetahui perusahaan yang memberangkatkan, serta memastikan adanya kontrak kerja dan kejelasan pekerjaan di negara tujuan. Jangan sampai niat untuk memperbaiki ekonomi keluarga justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Dalam proses penyidikan, tersangka diketahui telah mengetahui bahwa proses perekrutan, penampungan, hingga pemberangkatan korban sebagai pekerja migran tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai ketentuan pemerintah, termasuk adanya moratorium pengiriman pekerja rumah tangga ke Uni Emirat Arab. Meski demikian, tersangka tetap menjalankan perekrutan tersebut karena memperoleh keuntungan sebesar Rp4 juta.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VII, yakni senilai Rp5 miliar.

Selain penegakan hukum, Satreskrim Polresta Cirebon juga mengintensifkan upaya pencegahan TPPO melalui sosialisasi dan edukasi kepada calon pekerja migran di tempat pelatihan dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).

Edukasi juga dilaksanakan di sekolah-sekolah, perkumpulan masyarakat, serta instansi pemerintah dan swasta dengan menggandeng UPTD PPA Kabupaten Cirebon.

Dalam upaya pemulihan korban, Polresta Cirebon turut berkoordinasi dengan KP3MI dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon untuk membantu pemulangan pekerja migran yang mengalami permasalahan, termasuk korban dalam perkara ini. Pendampingan terhadap korban yang telah dipulangkan juga dilakukan bersama UPTD PPA Kabupaten Cirebon guna mendukung proses reintegrasi sosial.

Sebagai bagian dari program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran), Polresta Cirebon juga berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Job Fair pada 11 November 2026 di Gedung PGRI Kabupaten Cirebon.

Kapolresta Cirebon menegaskan bahwa upaya perlindungan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan meningkatkan edukasi, membuka akses informasi pekerjaan yang legal, serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera melaporkan melalui Hotline 110 apabila mengetahui adanya indikasi perekrutan pekerja migran secara ilegal, penipuan berkedok lowongan kerja, maupun dugaan perdagangan orang. Polri akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat demi melindungi warga dari tindak kejahatan,” pungkasnya.((BABIL))

Polres Indramayu Ungkap Dugaan TPPO Berkedok Kerja di Korea Selatan, Dua Perempuan Jadi Tersangka




Indramayu, Sergaptarget.com  Satreskrim Polres Indramayu Polda Jawa Barat mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran ke Korea Selatan. Dua perempuan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Kasus ini terungkap setelah seorang warga Indramayu dijanjikan pekerjaan dengan gaji Rp25 juta per bulan. Korban telah mengeluarkan uang Rp55 juta, tetapi gagal bekerja dan dipulangkan dari Korea Selatan karena persoalan dokumen.

Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, didampingi Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, Kasi Humas AKP Tarno, serta Kanit PPA Ipda Ragil Zaini Firdaus.

Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P. M., melalui Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, menjelaskan kedua tersangka masing-masing berinisial S (58), warga Kecamatan Lohbener, dan SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu.

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan seorang korban berusia 48 tahun, warga Kecamatan Arahan, yang merasa dirugikan setelah mengikuti proses penempatan kerja ke luar negeri.

Peristiwa bermula pada Agustus 2026 ketika korban mencari pekerjaan di luar negeri. Melalui seorang kenalannya, korban kemudian dipertemukan dengan tersangka S yang menawarkan pekerjaan di Korea Selatan.

Tersangka menjanjikan pekerjaan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, maupun housekeeping, dengan gaji Rp25 juta per bulan dan kontrak selama enam bulan yang dapat diperpanjang.

Korban juga dijanjikan proses keberangkatan resmi dan cepat, dengan biaya penempatan sebesar Rp55 juta.

Tergiur tawaran tersebut, korban akhirnya bersedia mengikuti proses perekrutan. Pada 29 Agustus 2026, korban dipertemukan dengan tersangka SN yang disebut berperan sebagai pihak agensi.

Korban kemudian menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan dan membayar biaya Rp55 juta secara bertahap melalui tersangka S untuk diteruskan kepada SN.

Selanjutnya, korban menjalani pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, hingga pengurusan visa. Namun, selama proses tersebut, korban tidak mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja.

Pada 23 September 2026, korban dijemput tersangka SN dan dibawa ke Jakarta. Sehari kemudian, korban diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Korea Selatan dengan transit di Singapura.

Korban tiba di Bandara Jeju pada 25 September 2026. Namun, setibanya di sana, korban justru diamankan petugas imigrasi setempat karena dokumen yang dibawanya dinyatakan bermasalah.

Setelah menjalani pemeriksaan dan berada dalam pengawasan imigrasi selama sekitar tiga hari, korban dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026 dengan biaya sendiri.

Menurut keterangan kepolisian, kedua tersangka belum memberikan pertanggungjawaban atas kegagalan keberangkatan kerja tersebut.

Dari hasil penyidikan, polisi menduga kedua tersangka menjalankan perekrutan untuk memperoleh keuntungan. Tersangka S disebut menerima keuntungan Rp5 juta, sedangkan SN sebesar Rp10 juta dari proses penempatan korban.

Dalam pengungkapan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya paspor korban, kuitansi senilai Rp40 juta, rekening koran, empat lembar boarding pass, dua KTP tersangka, serta satu unit mobil Ford Titanium warna putih. kata Kompol Tahir kepada awak media, Jumat (20/11/2026)

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ancaman hukuman untuk dugaan TPPO mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp5 miliar. Sementara pelanggaran penempatan pekerja migran oleh perseorangan diancam pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

Selain memproses kedua tersangka, Polres Indramayu juga menyiapkan langkah pemulihan bagi korban melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan pengajuan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain penegakan hukum, Polres Indramayu juga melakukan pencegahan TPPO melalui sosialisasi kepada calon pekerja migran di sejumlah lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan tenaga kerja.

Edukasi tersebut telah menyasar 176 peserta di lima lembaga, yakni LPK Bina Herra Bersama, LPK Dai Ninki Indonesia, PT CBM, LPK Hanaman Nihon, dan PT Keluarga Samudera Indonesia.

Kepolisian juga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) berupa penegakan hukum di kawasan Stasiun Jatibarang.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diingatkan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi tanpa memastikan legalitas perekrut, dokumen, dan prosedur penempatan. pesan Wakapolres

Ditempat yang sama Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno kembali mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan Layanan Polisi 110 atau Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu melalui WhatsApp resmi di nomor 081999700110 apabila menemukan adanya tindak kriminalitas maupun gangguan kamtibmas.

(BABIL, Nana Sudiana)

Kamis, 19 November 2026

Kepedulian Terhadap Masyarakat, Danramil 02/Banjarsari Bersama Anggota Kerja Bhakti Bantu Warga Yang Terdampak Banjir


Uploaded Image

Surakarta - Jum'at (20/11/2026) pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Sambirejo RW 01 Kelurahan Banjarsari Kota Surakarta. Danramil 02/Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Kapten Inf Mulyono berserta anggota melaksanakan giat kerja bhakti pembersihan dirumah warga Sambirejo Kelurahan Banjarsari yang terdampak banjir  dikarena curah hujan yang tinggi.

Kegiatan ini merupakan bentuk rasa kepedulian terhadap warga masyarakat yang sedang tertimpa bencana. 

Dalam kegiatan ini Kapten Inf Mulyono Danramil 02/Banjarsari dengan didampingi Secam Ibu Endang,S.E,M.M menyampaikan disaat musim hujan agar selalu menjaga kesehatan n kebersihan lingkungan serta membantu warga masyarakat yang sedang mengalami musibah.

 Kegiatan kerja bakti ini diikuti dari Saberling,Satlinmas dan Pegawai Staf Kelurahan Banjarsari.

Penulis : Arda 72

Tinggalkan Cara Manual, SIGAP-ASET Dorong Pengelolaan Aset Daerah Indramayu Lebih Modern dan Transparan



INDRAMAYU– sergaptarget.com Transformasi digital mulai menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Melalui program SIGAP-ASET (Optimalisasi Pengelolaan Aset), Pemerintah Kabupaten Indramayu mendorong penataan dan pengawasan aset daerah agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi QR Code.

Kegiatan yang terpantau pada Senin (16/11/2026) tersebut menghadirkan Arya Tenggara, S.IP., M.Si., sebagai pemateri. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai solusi untuk meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus memperkuat pengamanan aset milik pemerintah daerah.

Arya menjelaskan, penggunaan QR Code dapat menjadi salah satu inovasi untuk mengubah sistem pendataan aset yang sebelumnya banyak bergantung pada pencatatan manual menjadi lebih praktis dan terintegrasi.

Melalui penerapan sistem ini, setiap barang milik daerah akan memiliki identitas digital berupa QR Code. Identitas tersebut memungkinkan petugas melakukan identifikasi, pengecekan, serta penelusuran informasi aset secara lebih cepat dan sistematis.

Inovasi ini dinilai penting mengingat pengelolaan aset pemerintah membutuhkan ketelitian dan pengawasan berkelanjutan. Data yang tidak sesuai, keberadaan barang yang sulit dilacak, hingga potensi kehilangan aset menjadi sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi melalui sistem pengelolaan yang lebih modern.

Dengan digitalisasi berbasis QR Code, proses inventarisasi diharapkan semakin akurat, sementara pengawasan terhadap keberadaan dan kondisi aset dapat dilakukan secara lebih optimal.

Lebih dari sekadar penggunaan teknologi, SIGAP-ASET juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam menjaga kekayaan daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertata dengan baik memiliki peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan. Sebab, aset daerah bukan hanya tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi juga merupakan sumber daya publik yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal.

Melalui program SIGAP-ASET, diharapkan pengelolaan aset di Kabupaten Indramayu semakin tertib, mudah ditelusuri, serta memiliki data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah ini sekaligus menjadi dorongan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga pengelolaan aset daerah tidak hanya lebih modern, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi pelayanan kepada masyarakat.

Alternatif judul yang lebih menarik:

1. SIGAP-ASET Jadi Terobosan Indramayu, Aset Daerah Kini Lebih Mudah Dipantau Lewat QR Code
2. Cegah Aset Daerah Tak Terlacak, Indramayu Mulai Perkuat Sistem Inventarisasi Digital
3. Era Baru Pengelolaan Aset Indramayu, QR Code Jadi Kunci Transparansi dan Pengawasan
4. Bukan Sekadar Pendataan, SIGAP-ASET Hadir untuk Mengamankan Kekayaan Daerah Indramayu

(Asep Yana Supriadi)

Warga desa Kedokan Agung dan Kedokan Bunder Minta Secepatnya Pertamina Memberikan Kepastian




Indramayu, Sergaptarget.com Warga Desa Kedokan Agung dan Kedokan Bunder, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, meminta kepastian dari Pertamina terkait kerusakan rumah yang diduga terdampak aktivitas perusahaan. Warga  mengancam akan  menggelar aksi unjuk rasa jika hasil pemeriksaan laboratorium tidak memberikan kejelasan.

Tuntutan itu disampaikan saat audiensi  dengan pihak Community Relations (Comrel) Pertamina EP di Kantor Comrel Pertamina Mundu, Kamis (19/11/2026).

Sebanyak 10 perwakilan warga mendatangi kantor Comrel  pukul 09.30 WIB dengan dikawal enam personel Polsek Kedokan Bunder. Audiensi dipimpin Budi, salah seorang warga yang rumahnya turut mengalami kerusakan.

Warga Kedokan Agung Minta Kepastian Sepekan.
Audensi  juga dihadiri Kuwu Kedokan Bunder Muhamad Waskim, Kuwu Kedokan Agung H Samsunahar, Sekretaris Kecamatan Kedokan Bunder Awan Setiawan, serta jajaran Satpol PP kecamatan Kedokan Bunder.

Tapi, audiensi tersebut belum menghasilkan kepastian seoerti  yang diharapkan warga.  Budi, mengatakan pihak Pertamina masih menunggu hasil pemeriksaan sampel dari laboratorium yang diperkirakan baru keluar pekan depan.

Audiensi yang ditemui oleh pihak Comrel, Hisyam dan Dirwanto. Mereka tetap belum bisa memberikan jawaban hasil sampel kemarin karena hasil laboratorium baru akan keluar pekan depan," ujar Budi kepada awak media.

Budi mengatakan warga terpaksa menunggu hasil pemeriksaan  Meski demikian, warga tetap menyiapkan langkah lanjutan jika hasil laboratorium tidak memberikan jawaban yang jelas.

 Minta Pemerintah Kaji Risiko
"Untuk hasil audiensi ini kita terpaksa menunggu uji laboratorium. Bilamana hasil tersebut tidak memberikan jawaban yang pasti, kita akan tempuh upaya hukum dan bisa jadi akan ada unjuk rasa dari kami dengan masa yang lebih banyak lagi tegasnya.

Kuwu Kedokan Bunder Muhamad Waskim mengatakan kami pemerintah desa Kedokan Bunder bersama pemerintah Desa Kedokan Agung akan terus mengawal aspirasi warga terdampak.

Kami berharap Pertamina segera turun ke lapangan untuk memeriksa dan mendata rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Menurutnya, warga membutuhkan kepastian agar tidak terus berada dalam ketidakjelasan.

"Kami atas nama pemerintah desa berharap Pertamina turun dan segera mengecek serta mendata rumah-rumah warga yang terdampak. Kami juga berharap Pertamina bisa menyelesaikan masalah ini. Kasihan mereka yang rumahnya mengalami kerusakan, jangan hanya terus menunggu hasil laboratorium," kata Waskim.

Waskim menambahkan, pemerintah desa tidak bisa menjamin warga akan terus menahan diri apabila tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan.

Sementara itu, warga Kedokan Agung, Asto, menyatakan masyarakat masih mengutamakan upaya damai untuk mencari penyelesaian bersama Pertamina.

"Kami bersama warga akan terus melakukan upaya-upaya damai guna mencari solusi bersama dengan pihak Pertamina. Namun, bila upaya kami tidak direspons, terpaksa kami akan bersama-sama melakukan aksi unjuk rasa," ujarnya.

Berdasarkan laporan warga hingga Kamis (19/11), terdapat 21 rumah yang mengalami kerusakan. Rinciannya, 15 rumah berada di Desa Kedokan Agung dan enam rumah di Desa Kedokan Bunder.

Selain itu, bangunan UPTD SDN Agung 2 juga dilaporkan mengalami keretakan. serta  sekitar empat hektare lahan persawahan dan pekarangan yang  terdampak.

Hingga berita ini ditulis, pihak Pertamina melalui Comrel belum memberikan keterangan langsung terkait tuntutan warga maupun dugaan penyebab kerusakan bangunan tersebut.

(Nana. S)

Rabu, 18 November 2026

Dinas Pariwisata Temanggung Gandeng DPD IPI Jateng Gelar Temanggung Travel Mart ke VI

TEMANGGUNG – Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggandeng DPD Insan Pariwisata Jawa Tengah menyelenggarakan Temanggung Travel Mart ke 4 pada 17-18 November 2026.

Salah satu rangkaian kegiatan adalah Gala Dinner yang diikuti oleh peserta baik Buyer dari para pelaku wisata (Biro Perjalanan Wisata maupun Seller pelaku wisata di Kabupaten Temanggung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Temanggung Agus Setyawan, Selasa (17/11/2026) malam.

Kegiatan Temanggung Travel Mart menjadi salah satu upaya memperkuat jejaring promosi dan pemasaran pariwisata Temanggung sekaligus mempertemukan pelaku industri pariwisata dengan biro perjalanan wisata dari berbagai daerah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan perjalanan wisata (familiarization trip) oleh para buyer yang terdiri dari sejumlah biro perjalanan wisata dari luar Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan tersebut, para buyer diajak mengunjungi beberapa destinasi wisata di Temanggung untuk mengenal secara langsung potensi, daya tarik, serta pengalaman wisata yang ditawarkan.

Pada malam harinya, kegiatan dilanjutkan dengan dinner dan pertemuan bersama seller atau pelaku usaha pariwisata Temanggung. Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Temanggung, perwakilan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, beberapa Camat, buyer yang didatangkan oleh DPD IPI, serta perwakilan beberapa pelaku ekonomi kreatif.

Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah peluncuran Calendar of Events Temanggung 2027. Peluncuran kalender kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan berbagai agenda wisata dan budaya Temanggung kepada pasar yang lebih luas, sekaligus memberikan referensi bagi biro perjalanan dalam menyusun paket wisata dan agenda kunjungan ke Temanggung pada tahun mendatang.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog dan audiensi bersama Bupati Temanggung. Dalam sesi ini, para buyer diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, masukan, serta pandangan terkait pengembangan pariwisata Temanggung, khususnya mengenai peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung di destinasi wisata agar semakin siap menerima kunjungan wisatawan.

Berbagai masukan tersebut ditanggapi secara langsung oleh Bupati Temanggung. Selain buyer, para seller juga menyampaikan sejumlah pertanyaan dan aspirasi terkait pengembangan usaha serta keberlangsungan industri pariwisata di Temanggung. Bupati Temanggung memberikan tanggapan secara langsung sebagai bentuk komunikasi dan ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dengan para pelaku industri pariwisata.

Bupati Temanggung Agus Setyawan mengatakan, pelaku wisata merupakan pihak yang memahami secara langsung kondisi destinasi dan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Karena itu, masukan dari mereka penting untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan.

Menurutnya, sejumlah persoalan yang muncul dalam pertemuan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang masing-masing.

“Ajang ini tidak hanya sebagai promosi Temanggung, tetapi juga menjadi tempat curhat antara Pemkab Temanggung dengan para pelaku wisata. Banyak hal yang saya dapat malam ini dan harus kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Agus menilai, Temanggung memiliki potensi wisata yang beragam dan bisa dikembangkan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Tidak hanya mengandalkan keindahan alam dan wisata sejarah, daerah tersebut juga memiliki kekayaan kuliner tradisional, kawasan Kedung Jumo, wisata pendakian di tiga gunung, serta berbagai agenda budaya dan pariwisata.
Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan promosi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan pelaku usaha, pemerhati, hingga relawan wisata.

Melalui Temanggung Travel Mart 4, diharapkan terbangun hubungan kerja sama yang lebih kuat antara buyer dan seller, sehingga potensi destinasi wisata Temanggung dapat semakin dikenal dan masuk dalam jaringan pemasaran biro perjalanan wisata dari berbagai daerah.


Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang bertukar gagasan dan menyerap aspirasi dari para pelaku industri pariwisata sebagai bahan pertimbangan dalam mendorong pengembangan pariwisata Temanggung yang lebih terarah, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Arifin