DPC PDI Perjuangan Bangkitkan Semangat Rakyat Indramayu

INDRAMAYU, Sergaptarget.com– Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu menggelar kegiatan pendidikan politik bertemakan "Bung Karno" pada Minggu, 1 Juni 2025. Acara ini digelar pasca kunjungan ke Sumbawa dan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting partai, termasuk Ketua DPC H. Sirojudin, S.P., Sekretaris Sahli, S.H., Bendahara H. Edi Fauzi, S.IP., serta dipimpin oleh anggota DPR RI, Ono Surono, ST.

Rakyat sebagai Sumber Kekuatan, Dalam sambutannya, H. Sirojudin menegaskan pentingnya menjadikan rakyat sebagai kekuatan utama dalam perjuangan politik.

 "Kekuatan kita harus tetap bersumber pada kekuatan rakyat. Tetap nyalakan apinya semangat rakyat," ujarnya penuh semangat.

Menurutnya, kondisi politik saat ini dipenuhi kepentingan yang tumpang tindih, membuat pencapaian hasil yang berpihak pada rakyat semakin sulit. Oleh karena itu, ia menyerukan pentingnya menyusun kembali "puing-puing kepentingan" demi kepentingan bersama.

Manfaatkan Celah untuk Perubahan

Hal senada disampaikan oleh Ono Surono yang mengajak para kader untuk tetap optimistis dan cermat dalam melihat peluang perubahan.

"Jangan hiraukan hambatan. Manfaatkan setiap celah yang ada untuk menyusun kembali puing-puing itu," tegasnya.

DPC sebagai Mitra Kritis dan Strategis, Dalam wawancara usai acara, H. Sirojudin menyampaikan posisi DPC PDI Perjuangan sebagai mitra kritis dan strategis bagi pemerintah daerah.

 Jika program pemerintah bermanfaat untuk rakyat, kami dukung penuh sebagai mitra strategis. Tapi jika tidak, kami akan bersikap kritis demi kepentingan rakyat," jelasnya.

Ia juga menyoroti beberapa isu penting yang tengah bergulir, antara lain:

Kebijakan terkait pemerintah desa yang masih menunggu peraturan pemerintah dan Permendagri.

Revisi Perda Persampahan yang sebenarnya sudah semestinya dilakukan sejak tahun 2018.

Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait kenaikan tarif yang dianggap membebani rakyat.

Fraksi PDI Perjuangan menolak kenaikan yang tidak rasional. Misalnya, kenaikan hingga 0,5 persen itu sangat besar dampaknya bagi masyarakat," tegasnya.

KritikterhadapPerubahan Nama Infrastruktur, H. Sirojudin juga melontarkan kritik keras terhadap praktik perubahan nama proyek-proyek infrastruktur yang dinilainya tidak menghargai warisan pemimpin sebelumnya.

Saya tidak suka ketika rezim sekarang merubah-rubah nama. Ini bentuk tidak menghargai pemimpin yang terdahulu," keluhnya.

Ia mencontohkan perubahan nama rumah sakit dan jalan yang menurutnya sebaiknya tetap mempertahankan nama asli sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan jasa pemimpin sebelumnya.

Ibu Nina saja saat menjabat tidak pernah mengubah nama peninggalan pemimpin sebelumnya. Ini soal menghormati sejarah," tambahnya.

Pendidikan politik ini bukan hanya menjadi ajang refleksi atas ajaran Bung Karno, tetapi juga momentum untuk menyatukan semangat rakyat dan kader dalam menjawab tantangan politik masa kini. ( Asep Yana.S )